Jokowi tanggapi santai gerakan #2019GantiPresiden
Merdeka.com - Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden batal digelar di Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur. Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak merasa terganggu dengan gerakan #2019GantiPresiden.
"Beliau menanggapi ini dengan santai," kata Pramono di kantornya, gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (29/8).
Pram membantah bahwa pemerintah tidak menghormati demokrasi, menyusul adanya peristiwa pembubaran deklarasi #2019GantiPresiden Riau, Batam, dan Surabaya.
"Jangan kemudian tidak bermain dalam koridor demokrasi menuduh pemerintah antidemokrasi. Padahal yang kita jalankan sepenuhnya demokrasi," ucap Pram.
Lebih lanjut, Pram menilai bahwa gerakan #2019GantiPresiden masih menjadi perdebatan, apakah masuk unsur kampanye atau tidak.
Ia berpendapat sebaiknya gerakan semacam itu dilakukan pada masa kampanye pemilu dimulai.
"Tetapi begitu nanti mau masuk 23 September (kampanye), sebenarnya mau ngapain aja monggo-monggo saja. Karena ini adalah bagian dari proses pendidikan kita. Jadi kalau kemudian ada pro-kontra di masyarakat ini kan kenyataan. Tetapi kalau semua bisa menahan diri dan 23 September kalau memang itu mau digulirkan ya monggo-monggo saja," tegas Pram.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaKemudian, Jokowi bicara mengenai ketentuan Undang-undang Pemilu yang lagi ramai baru baru ini.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKeberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, masyarakat di desa dan daerah justru santai-santai saja menghadapi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya