Jokowi silaturahmi dengan pemuka agama di Istana Bogor

Sabtu, 10 Februari 2018 19:56 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Jokowi silaturahmi dengan para pemuka agama. ©2018 Merdeka.com/Renald Ghiffari

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi dengan para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Istana Bogor, Jawa Barat sore ini. Mengawali acara, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau biasa disapa Din Syamsuddin selaku Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar agama dan Peradaban hasil musyawarah besar pemuka agama yang digelar mulai tanggal 8-10 Februari di Jakarta.

Din menyampaikan 7 pokok bahan pokok kerukunan yang dibahas dalam Muyawarah Besar Pemuka Agama kepada Jokowi. 7 Pokok bahan itu diantaranya adalah pandangan dan sikap pemika agama tentang NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Untuk poin pertama, kata Din, pemuka agama sepakat NKRI merupakan bentuk terbaik. Selain itu, pemuka agama meyakini Pancasila yang menjadi dasar NKRI merupakan kenyataan sosiologis, historis, antropologis, pengakuan teologis dan kristalisasi nilai-nilai agama. Untuk itu, mereka berjanji mempertahankan NKRI melalui pengamalan sila-sila Pancasila.

Masih soal bentuk negara, para pemuka agama juga semua upaya yang ingin mengubah NKRI merupakan ancaman serius bagi eksistensi bangsa dan negara indonesia.

"Para pemuka agama meneguhkan kesepakatan pendiri bangsa, bahwa NKRI yg berdasarkan pancasila adalah bentuk terbaik dan final. Oleh karena itu harus dipertahankan keutuhannya," kata Din.

Pembahasan kedua terkait pandangan dan sikap tentang indonesia yang bhineka tunggal ika. Ketiga, para pemuka agama membahas soal pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi.

Din menjelaskan, para pemuka agama berpandangan bahwa Pemilu merupakan sarana melahirkan pemerintahan yang konstitusional. Untuk itu rakyat harus mendukung dan menghormati pemerintahan hasil Pemilu.

"Para pemuka agama memandang bahwa pemilu adalah sarana konstitusional yang beretika, yang jujur dan adil untuk melahirkan pemerintah yang sah sesuai kehendak rakyat," terangnya.

Menurutnya, pemuka agama berpesan agar pemerintah hasil pemilu dapat mengemban amanat rakyat dengan amanah dan bertanggungjawab demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Mereka sepakat untuk mengingatkan pemerintah agar konsisten menjalankan tugas dan tanggungjawabnya seusai konstitusi yakni Pancasila dan UUD 1945.

Poin keempat yakni soal etika kerukunan. Dalam musyawarah besar itu disepakati bahwa setiap pemeluk agama perlu memandang pemeluk agama lain sebagai mahluk tuha dan saudara berbangsa.

"Setiap pemeluk agama memberlakukan pemeluk agama lain dengan niat dan sikap baik, empati, penuh kasih sayang, dan sikap saling menghormati," ujar Din.

Kemudian, setiap pemeluk agama juga harus terus berdialog untuk meningkatkan kemajuan bangsa tanpa mencampuri urusan agama lain.

"Setiap pemeluk agama tidak memandang pemeluk agama lain dari sudut pandangnya sendiri dan tidak mencampuri urusan internal agama lain," jelasnya.

Kesepakatan lain soal etika kerukunan adalah pemeluk agama menghormati keyakinan dan praktek peribadatan pemeluk agama lain. Serta tidak menghalangi penyebaran agama lain.

"Setiap peneluk agama komit bahwa kerukunan antara pemeluk agama tidak menghalangi penyiaran agama dan sebaliknya," tambah Din.

Poin bahasan selanjutnya mengenai penyiaran agama dan pendirian rumah ibadat. Poin keenam terkait solusi terhadap masalah intra agama.

Dan terakhir rekomendasi terhadap faktor non agama yang dapat mengganggu kerukunan. Seluruh pokok bahasan dan rekomendasi akan diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menambahkan, para pemuka agama memiliki pandangan yang sama bahwa Musyawarah Besar untuk kerukunan bangsa ini digelar secara berkala.

"Silakan nanti beri persetujuan, semua pemuka agama menjadi peserta mubes ini memandang pertemuan 3 hari sangat positif. Dan menginginkan agar pertemuan serupa dapat diselenggarakan berkala, baik 5 tahunan, 3 tahunan, 2 tahunan, bila perlu tahunan," tandasnya.

Menutup laporannya, Din menginformasikan soal agenda PBB World Interfaith Harmony Week yang akan diikuti oleh sekitar 3000 pemuka agama di JCC, Senayan, Jakarta pada Minggu (11/2) besok. Acara ini diharapkan menjadi simbol kebersamaan dan kerukunan umat beragama. [ded]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini