Jokowi pilih Syafruddin jadi Menpan RB karena pertimbangan integritas & kapasitas

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) karena sejumlah pertimbangan. Di antaranya dari sisi kapasitas dan integritas.

"Saya pikir pertimbangan-pertimbangan dari talent scouting, sisi integritas, kapasitas yang bersangkutan pasti juga dihitung," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/8).

Saat ditanya masuknya Syafruddin karena kedekatan dengan seorang politikus tertentu, Moeldoko tak mengiyakan secara pasti. Namun dipastikan keorganisasian yang diikuti Syafruddin beberapa waktu terakhir menjadi tolak ukur. Seperti diketahui Syafruddin saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), di mana Ketua DMI diduduki oleh Jusuf Kalla.

"Ya justru itu karena adanya talent scouting yang telah terbangun di sebuah organisasi mudah sekali mengenali orang atas prestasinya, kapasitas yang bersangkutan, semuanya tercatat dengan baik," kata Moeldoko.

Syafruddin dilantik sebagai Menpan RB di Istana Negara, Jakarta, pagi tadi pukul 10.00 WIB. Dia dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 P Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menpan RB sisa masa jabatan 2014-2019.

Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan istri, Mufidah Kalla hadir dalam pelantikan ini. Hadir juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

(mdk/lia)