Jokowi Minta Menteri Beri Harga Vaksin Covid-19 Terjangkau
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya agar membanderol harga vaksin Covid-19 mandiri dengan harga terjangkau. Sebab itu, Jokowi meminta hal tersebut disiapkan dari sekarang dan dihitung dengan rinci.
"Ini juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat, disiapkan aturannya sejak sekarang, dari awal dan saya minta harganya bisa terjangkau," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/10).
Jokowi juga berpesan agar harga vaksin bisa beritahu kepada publik secara transparan. Selain itu dia juga mengingatkan agar para menterinya untuk mensosialisasikan pada masyarakat terkait kelompok mana saya yang mendapatkan vaksin prioritas.
"Dijelaskan siapa saja kelompok masyarakat yang mana yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal, kenapa mereka dulu, itu harus dijelaskan mengapa mereka mendapatkan prioritas," ungkap Jokowi.
Sebelumnya, pada 11 September lalu, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengusulkan adanya skema vaksin Covid-19 secara mandiri. Melalui skema ini, masyarakat kelas atas tidak mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis dari pemerintah, namun harus membelinya. Erick berharap, masyarakat kelas atas bisa membantu menambah pemasukan negara.
Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto memperkirakan akan ada 160 juta orang yang akan menjadi target subsidi vaksin gratis dari pemerintah. Rinciannya, untuk tenaga medis, pelayan publik termasuk TNI/Polri sebanyak 3.497.737 orang, tokoh masyarakat/agama, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.010 orang.
Kemudian tenaga pendidik Paud/TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat serta perguruan tinggi sebanyak 4.361.197 orang, aparatur pemerintah pusat, daerah, dan legislatif berjumlah 2.305.689 orang.
Selanjutnya, untuk peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86.622.867 orang, dan terakhir untuk masyarakat dengan rentang usia 19-59 tahun sebanyak 115 juta dosis.
"Adapun kelompok prioritas penerima vaksin, yakni pertama, mereka yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19 mencakup tenaga medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya yang mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 juta dosis," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (12/10).
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaSaat melakukan peninjauan, Jokowi menyebut harga-harga komoditas normal.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnya