Jokowi minta kasus KY vs Sarpin tak rusak hubungan lembaga hukum
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar persoalan dua komisioner Komisi Yudisial dengan Hakim Sarpin Rizaldi tidak berkepanjangan dan tidak merembet kemana-mana. Presiden minta persoalan ini tak menjadi pemicu ketegangan antara institusi KY dan Polri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan para penegak hukum negara di Istana pada Senin (13/7) kemarin. Mereka yang dikumpulkan di antaranya Kapolri, Kejaksaan Agung, Menko Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM.
"Disinggung juga antara lembaga negara ini harus ditingkatkan, diperbaiki, ada permasalahan hukum yang harus dikawal, ada proses hukum yang dilakukan, tetapi antar lembaga negara ini agar semakin kokoh," kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/7).
Menurut Pratikno, presiden mewanti-wanti agar kasus ini tak menjadi gaduh. Oleh karena itu, presiden menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing lembaga terkait.
"Ah itu kan sudah diserahkan kepada lembaga-lembaga terkait," tegasnya.
Seperti diketahui Bareskrim Polri menetapkan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Syahuri tersangka kasus pencemaran nama baik Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi. Keduanya dilaporkan Hakim Sarpin, lantaran mengkritik hasil praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan atas status tersangka korupsi oleh KPK.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaPolres Khusus Kawasan IKN ini, akan memberikan pelayanan kepolisian terhadap enam kecamatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaKetua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaHalim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnya