Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis bila ada anggapan yang meragukan jadi atau tidaknya terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur. Jokowi menegaskan, saat ini sudah ada dasar pembangunan IKN yaitu Undang-Undang IKN yang telah disahkan.

"Sekarang telah kita eksekusi dan ada back up UU-nya, yaitu Undang-Undang Ibu Kota Negara. Jadi, kalau ada yang masih meragukan, jadi pindah atau tidak, undang-undangnya sudah ada," kata Jokowi saat sambutan di pembukaan Kongres PMKRI dilihat virtual, Rabu (22/6).

"Ada yang bertanya lagi, ini nanti 2024 dilanjutkan atau tidak. Lho sudah ada UU-nya didukung oleh 93 persen di DPR, di parlemen, kurang apa lagi," ujarnya.

Jokowi menjelaskan, pemindahan ibu kota sudah dengan kalkulasi matang. Pasalnya, beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan populasi yang besar.

"Karena apa? memang logikanya, hitung-hitungannya memang harus pindah. Yang pertama, Pulau Jawa itu bebannya terlalu berat. Satu dari sisi populasi, 56 persen populasi Indonesia, 270 juta, itu ada di Pulau Jawa, 56 persen. 149 juta ada di Jawa, di Pulau Jawa," paparnya.

"Padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Satu pulau diisi 56 persen dari penduduk kita sehingga bebannya Jawa ini berat sekali," ujar Jokowi.

Lebih dari itu, ekonomi saat ini terlalu tersentralisasi di Pulau Jawa. Maka Jokowi ingin ekonomi merata di seluruh tanah air.

"Kemudian dari sisi ekonomi, PDB ekonomi, GDP ekonomi. 58 persen itu ada di Jawa. Terus yang rakyat kita yang ada di luar Jawa itu, yang berada di 17 ribu pulau itu, dibagi berapa persen. Ini yang sering saya sampaikan, ini adalah pemerataan ekonomi. Dan yang paling penting memang kita ingin Indonesia-sentris bukan Jawa-sentris," ucap Jokowi.