Jokowi ingin Bakamla punya Kewenangan Penuh di Perairan Indonesia

Rabu, 12 Februari 2020 22:00 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Jokowi ingin Bakamla punya Kewenangan Penuh di Perairan Indonesia Presiden Jokowi Gelar Rakornas Karhutla 2020. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik Laksamana Madya TNI AL Aan Kurnia menjadi Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla). Jokowi harap Bakamla jadi coastguard yang hanya diberi kewenangan di perairan Indonesia.

"Kita harapkan ke depan, Bakamla itu menjadi embrio, coastguardnya Indonesia, sehingga nanti lembaga yang lain memang kembali ke institusinya masing-masing dan yang diberikan kewenangan hanya Bakamla," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).

Untuk diberikan kewenangan tersebut, pemerintah masih memproses regulasinya agar terjadi harmonisasi antara Bakamla dan institusi terkait lainnya.

"Jadi Bakamla itu kayak Indonesia coastguard, namun ini masih proses regulasinya agar semuanya masih bisa ada harmonisasi," kata Jokowi.

Jokowi berharap, dengan diangkatnya Aan, misi pemerintah menjadikan Bakamla punya kewenangan penuh di perairan Indonesia bisa terealisasi.

"Dengan diangkatnya Pak Aan kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki coast guard yang namanya Bakamla yang diberi kewenangan di perairan kita," tukas Jokowi.

Sementara, Kepala Bakamla, Aan Kurnia bakal melakukan tiga hal saat sudah bertugas nanti. Pertama dari segi kepentingan laut Indonesia dan situasi global maritim.

"Kepentingan Indonesia di laut dan situasi global maritim khususnya di perairan Indonesia merupakan tantangan. Ini yang harus kita jawab, khususnya saya sebagai Kabakamla," kata Jokowi.

Kemudian, sesuai dengan undang-undang yang ada, Aan bakal lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut. Sebab, sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih.

"Tadi Pak Jokowi sudah bilang masalah omnibus law untuk masalah keamanan laut. Itu bisa menjawab yang permasalahan yang pertama," kata Aan.

Ketiga, untuk menjawab tantangan masalah maritim khususnya di Natuna, Aan akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bakamla. Pasalnya, sumber daya manusia yang ada di Bakamla berbeda-beda. Sehingga berbagai masukan soal keamanan laut tidak kompak.

"Ada angkatan laut, ada polisi, ada angkatan darat, ada angkatan udara, ada kejaksaan, ada PNS dan lain sebagainya, Saya mau membuat standarisasi," ucapnya.

"Sehingga begitu masuk Bakamla mereka pengetahuan contoh tentang hukum laut, tentang hukum internasional, tentang penegakan hukumnya harus sama semua. Ini untuk menjawab yang pertama," sambung Aan.

Selain itu, Aan akan meningkatkan peralatan alutsista. Menurutnya, alutsista Bakamla masih kurang.

"Kalau ditanya kurang, ya kurang. Tapi saya selaku kabakamla tidak langsung angkat tangan. Justru ini tantangan bagi saya. Bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa mensinergikan dan saya bisa hadir di daerah-daerah yang memang perlu kita hadir di sana. Contohnya di Natuna Utara," tukasnya. [ded]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini