Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK: Pertemuan Abraham Samad dengan elite PDIP harus dibuka

JK: Pertemuan Abraham Samad dengan elite PDIP harus dibuka Jusuf kalla. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pernyataan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal adanya pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan petinggi PDIP saat Pilpres 2014 lalu harus diungkap sebenar-benarnya kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui hal yang sebenarnya.

"Semua itu harus dibuka. Masyarakat ingin mengetahui yang mana yang benarnya. Jadi harus lebih sportif untuk mana yang sebenarnya," ucap JK di Hotel Grand Sajid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

JK mengatakan, KPK memiliki sistem sendiri. Oleh sebab itu kebenaran harus diungkap oleh KPK. Komite etik dibentuk apabila memang diperlukan.

"Itukan KPK punya sistem sendiri. Punya kode etik sendiri. Saya tidak tahu kode etiknya macam mana. Tapi kalau sudah begitu ya harus bekerja sesuai sistem. Kalau memang harus kode etik ya kode etik," papar JK.

Terkait munculnya anggapan bahwa Abraham Samad menyalahgunakan wewenangnya sebagai ketua KPK, JK menyerahkan segala penilaian kepada KPK.

"Nantilah itu akan dinilai mereka sendiri. Kalau memang mempergunakan kewenangan untuk kepentingan politik pasti salah, tidak boleh. Tetapi saya tidak jelas aturan KPK macam mana," ungkap JK.

JK mengaku tidak memahami duduk perkara yang sebenarnya terkait pertemuan antara Abraham Samad dengan petinggi PDIP. Namun, JK menegaskan penyalahgunaan wewenang tidak pantas dilakukan.

"Kalau mempergunakan KPK untuk kepentingan itu pasti tidak elok, tidak pantas. Saya tidak tahu persoalan yang benarnya. Biarkan nanti mereka buka sendiri," ucap JK.

Soal Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi sudah membantah adanya isu tersebut, JK enggan berkomentar.

"Ya tanya saja mereka," tutup JK.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Titip Salam Buat Cak Imin, Budi Arie Singgung Upaya Membangun Persatuan
Jokowi Titip Salam Buat Cak Imin, Budi Arie Singgung Upaya Membangun Persatuan

Jokowi menitip salam untuk Cak Imin, melalui dua menteri dari PKB

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej
KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Ali menjelaskan keputusan penerbitan sprindik baru dalam penanganan kasus korupsi ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
KPK Pastikan Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali Jika Mangkir Lagi Pemeriksaan
KPK Pastikan Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Muhdlor Ali Jika Mangkir Lagi Pemeriksaan

Proses praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang mulai berjalan di pengadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket

Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi
Hakim MK Tanya Apa Pembagian Bansos Harus Koordinasi? Ini Penjelasan Menteri Jokowi

Empat Menteri Jokowi hadir sebagai saksi dalam sidang MK

Baca Selengkapnya