Jimly sayangkan sekelas Fadli Zon masih gemar menyerang pribadi
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai kicauan Fadli Zon, menandakan tingkat demokrasi Indonesia masih rendah. Jimly mengukurnya karena kritikan lebih menyerang secara pribadi.
"Di dalam budaya demokrasi yang masih rendah tingkat peradabannya itu suka menyerang pribadi, dalam tingkat maju objek serangan bukan pribadi tapi gagasan kebijakan," ujar Jimly saat dihubungi merdeka.com, Minggu (1/4).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berkicau soal Indonesia butuh pemimpin seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, bukan yang banyak utang dan planga plongo. Dalam cuitan Fadli tidak menyebutkan nama.
Jimly melihat, seseorang sudah jadi pejabat pun tidak menaikan derajat kualitas kritik. Malah hal ini menandakan kualitas demokrasi secara keseluruhan. "Pejabat pun belum tentu tinggi peradabannya, bisa masih rendah, dan itu tingkat rata-rata peradaban demokrasi kita masih serang pribadi," kata Jimly.
Dia menambahkan, jika pihak penerima kritik, tersinggung atas serangan tersebut, maka sama saja level demokrasi dengan pengkritik. Dia mencontohkan, pada zaman kerajaan, seorang raja akan tersinggung kalau dikritik rakyat.
"Peradaban penerima kritik juga sama. Misal di negara yang tingkat tinggi kemajuannya, orang serang pribadi tidak tersinggung itu pejabat," kata Jimly.
Jimly melihat kritik Fadli Zon wajar sebagai pihak oposisi, dan hal tersebut akan membanjiri mendekati 2019. Menurutnya, masyarakat sudah bisa mengkritisi fenomena tersebut.
"Itu ramai riuh rendahnya demokrasi dan itu sehat. Tidak usah terganggu tapi nanti yang akan merespons rakyat yang sudah berkembang, makin kritis. Nanti tercermin di hasil Pilpres apakah kelompok A atau B yang dapat kepercayaan rakyat, yang akan menang Pilpres dan Pemilu," kata Jimly.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota DPR RI tak mempelebar penggunaan hak angket menjadi pemakzulan Presiden.
Baca SelengkapnyaJimly mengatakan, pengajuan gugatan pemilu melalui MK merupakan mekanisme yang sudah dibangun sejak reformasi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Yusril tidak menampik, pada saat terjadinya perombakan kabinet namanya selalu disebut-sebut.
Baca Selengkapnya"Saya pikir Istana hari ini harus dipasangi kentungan yang agak besar sebagai pengingat karena demokrasi sedang ada masalah," kata Jazilul.
Baca SelengkapnyaSigit menegaskan bakal berupaya memenuhi hak konstitusinya selama dirinya merasa dibutuhkan keterangannya akan hal tersebut.
Baca SelengkapnyaHak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca Selengkapnya"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca SelengkapnyaMeski tidak menyebut siapa sosoknya, namun Todung mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan saksi.
Baca Selengkapnya