Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jalani sidang perdana, admin Saracen akui posting ujaran kebencian ke Jokowi

Jalani sidang perdana, admin Saracen akui posting ujaran kebencian ke Jokowi Sidang admin Saracen. ©2017 merdeka.com/abdullah sani

Merdeka.com - Muhammad Abdullah Harsono, selaku admin grup media sosial Saracen menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (6/11). Harsono didakwa melakukan tindak pidana ujaran kebencian berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) melalui media sosial Facebook.

Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), M Yusuf Ibrahim dan Sukatmini. Jaksa menyebutkan, perbuatan terdakwa dilakukan dalam kurun waktu April 2015 hingga Agustus 2015 di rumah terdakwa di Jalan Bawal Nomor 31 RT 092 R W 006 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

"Terdakwa sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan Antargolongan," ujar jaksa Yusuf Ibrahim.

Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa di hadapan Majelis hakim yang diketuai Martin Ginting, didampingi hakim anggota Yudisilen dan Dahlia Panjaitan.

Menurut Yusuf, tanggal 20 Mei 2015, terdakwa Harsono membuat postingan facebook dengan username atas nama Harsono Abdullah. Isinya memuat gambar Presiden Joko Widodo dan tulisan berupa kata-kata ujaran kebencian.

"Postingan terdakwa jelas mengandung unsur penghinaan terhadap kepala negara," katanya.

Tidak hanya itu, kata Yusuf, perbuatan tersebut diulangi lagi pada 23 Agustus 2015, terdakwa Harsono membuat postingan facebook dengan akun Muhammad Ali Firdaus. Dia juga menuliskan, ajakan masyarakat pribumi untuk melakukan pembantaian terhadap suku Tionghoa. Selain tulisan, terdakwa juga memposting gambar berbau SARA.

Akibat perbuatannya terdakwa Harsono dijerat pasal 45 ayat 2 juncto pasal 28 ayat (2) Undang-undang (UU) RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau pasal 16 Jo pasal 4 huruf b angka 1 UU RI nomor 20 tahun 2008 tentang Deskriminasi jo pasal 156 KUHP dan pasal 207 KUHP.

Atas dakwaan itu, terdakwa tidak membantah. Ia mengaku memposting kata-kata penghinaan dan ujaran kebencian pada tahun 2015 silam.

Majelis hakim melanjutkan persidangan pada Selasa 14 November 2017. "Kita minta jaksa melakukan pembuktian dan memenghadirkan saksi-saksi," kata hakim Martin.

Sebelumnya diberitakan, Harsono ditangkap di rumahnya di Jalan Bawal, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan, Rabu, 30 Agustus 2017 sekitar pukul 06.00 WIB. Dia disebut-sebut sebagai pendiri grup Saracen di media sosial Facebook.

Bahkan, dia seringkali mengunggah berbagai konten ujaran kebencian dan bernuansa SARA di dalam akun Facebook Saracen. Ia terpantau oleh Bareskrim Mabes Polri mengubah grup Saracen menjadi NKRI Harga Mati.

Pentolan kelompok ini adalah Jas yang terlebih dahulu ditangkap di Jalan Kasah, Pekanbaru. Untuk tersangka Jas berkasnya masih dilengkapi penyidik Mabes Polri. Pengungkapan berawal dari penangkapan RK pada 2016. Setelah pengembangan kasus, aparat kepolisian menangkap pelaku RY pada Februari 2017.

Beberapa bulan kemudian, polisi menangkap pelaku penyebar konten Suku, Agama, Ras dan Antargolongan, MFT, dan seorang ibu rumah tangga, SRN di tempat berbeda.

SRN merupakan seorang wanita, dia juga ditetapkan sebagai tersangka penghinaan Presiden Joko Widodo.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baca Selengkapnya
Kini Jadi Pembantu Jokowi, Momen Perdana AHY Ikut Sidang Kabinet di Istana Jadi Sorotan

Kini Jadi Pembantu Jokowi, Momen Perdana AHY Ikut Sidang Kabinet di Istana Jadi Sorotan

Momen Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut sidang perdana setelah dilantik jadi menteri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo

Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo

Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Ini Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto

Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
7 Fakta Sosok Letnan Jenderal Widi Prasetijono, Eks Ajudan Pribadi Jokowi Kini Dapat Promosi Jabatan Dankodiklatad

7 Fakta Sosok Letnan Jenderal Widi Prasetijono, Eks Ajudan Pribadi Jokowi Kini Dapat Promosi Jabatan Dankodiklatad

Sosok Letnan Jenderal Widi Prasetijono yang baru dilantik. Dulu ajudan Jokowi kini jadi.

Baca Selengkapnya
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri

Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.

Baca Selengkapnya