Merdeka > News

Jaksa Agung tolak permintaan Samadikun cicil denda sampai 4 tahun

Jumat, 10 Juni 2016 19:33 Reporter : Al Amin
Jaksa Agung tolak permintaan Samadikun cicil denda sampai 4 tahun Samadikun Hartono. ©kejari-negara.go.id

Merdeka.com - Terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBl), Samadikun Hartono meminta keringanan dalam pembayaran denda sebesar Rp 169 miliar kepada Kejaksaan Agung. Uang ratusan miliar tersebut merupakan dana yang disalahgunakan Samadikun saat Bank Indonesia Rp 2,5 triliun ke Bank Modern menyusul krisis moneter di tahun 1998.

Namun begitu, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, Kejaksaan Agung menolak permintaan tersebut. Ia menjelaskan, jika mantan mantan Presiden Komisaris Bank PT Bank Modern Tbk itu tidak mampu melunasi, Kejagung bakal menyita aset-asetnya.

"Saya sudah minta supaya kita tidak ikut apa yang dikehendaki samadikun. Saya sebagai jaksa agung minta jaksa saya supaya untuk tidak ikut apa yang dikehendaki samadikun. Kalau ada asetnya kita sita asetnya, dilelang," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jumat (10/6).

Prasetyo menambahkan, dalam permintaan keringanan tersebut, Samadikun memohon diberi waktu untuk melunasinya. "Empat tahun malah mintanya, kita enggak mau seperti itu ya itu permintaan dia," ujarnya.

Samadikun menjadi buronan BLBI selama 13 tahun. Samasikun ditangkap di Shanghai, China pada 14 April lalu. Selama kabur, Samadikun menggunakan lima paspor dengan identitas yang berbeda-beda.

Pemilik nama asli Ho Sioe Kun itu buron sejak Mei 2003 setelah Majelis Kasasi menyatakannya bersalah menyelewengkan dana BLBI pada 23 Mei 2003. Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp 169 miliar dari Rp 2,5 triliun yang dikucurkan Bank Indonesia kepada Bank Modern pada 1998. [tyo]

Baca juga:
Kejari Jakpus ancam lelang aset Samadikun jika tak bayar cicilan

Sudah jatuh tempo, cicilan uang pengganti belum dibayarkan Samadikun

Samadikun cicil uang denda Rp 169 miliar

Rumah Samadikun seharga 50 M bakal disita Kejari Jakpus

KPK tegaskan kasus BLBI jadi salah satu prioritas dituntaskan

Perlu payung hukum recovery aset negara dari tangan pelaku kejahatan
Perlu payung hukum recovery aset negara dari tangan pelaku kejahatan
Salim Said: Samadikun Hartono perampok bukan koruptor
Salim Said: Samadikun Hartono perampok bukan koruptor
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Samadikun Hartono
  3. Kasus BLBI
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

5 Fokus Utama APBN 2023: Pertama Bangun Kualitas SDM Unggul
image

10 Negara Beri Subsidi BBM Terbesar di Dunia, Benarkah Indonesia Masuk?
image

Sejarah Kenaikan Harga BBM Dimulai Sejak Presiden Soeharto Hingga Jokowi
image

Hubungan Edy dan Golkar Sumut Memanas, Ini Penyebabnya

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi