Jaksa Agung: Tidak Semua Makar Gunakan Senjata

Jumat, 17 Mei 2019 15:43 Reporter : Nur Habibie
Jaksa Agung: Tidak Semua Makar Gunakan Senjata Jaksa Agung HM Prasetyo. ©2016 merdeka.com/ilham kusmayadi

Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo bicara soal aksi makar. Ia menyebut tiap aksi makar tidak melulu menggunakan perlawanan bersenjata.

"Ada pihak yang mengatakan makar harus perlawanan bersenjata, tidak semuanya makar menggunakan senjata. Memang ada pasal mengatur perlawanan bersenjata dan kekuatan senjata," kata Prasetyo kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

Namun, dengan perkataan yang sudah memenuhi unsur pun bisa disebut makar. Seperti perkataan bernada ancaman.

"Dengan mengancam keselamatan presiden atau membuat presiden menjadi tidak mampu melaksanakan tugas, itu sudah makar, jadi tidak harus perlawanan bersenjata. Tapi dengan kata-kata pun kalau memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana makar ya itulah makar," jelasnya.

Penjelasan tersebut, kata Prasetyo, tertuang dalam undang-undang. "Itulah makanya justru sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kebijakan Menko Polhukam untuk membentuk tim asistensi sangat bagus tidak perlu harus dicurigai macam-macam. Semuanya dimulai pemikiran supaya ada masukan, pendapat, meskipun akhirnya yang memutuskan tetap penegak hukum, khususnya hakim," tuturnya.

Tidak Ada Obral Pasal Makar

Prasetyo menegaskan penindakkan masalah hukum tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi.

"Malah ada benturan katanya pemerintah dianggap otoriter, tidak ada hubungan antara pemerintah otoriter dengan penegakan hukum. Ini penegakan hukum, tidak ada urusannya dengan pemerintah. Kebebasan mestinya harus ada batas-batasnya dong tidak sembarangan kita bicara," tegasnya.

Pun Prasetyo menegaskan tidak ada obral pasal makar. "Selama ini kan tidak pernah dipakai baru kali ini dipakai karena faktanya begitu. Kalau diobral itu hari-hari saya terapkan sama halnya kita menyidangkan kasus itu kan tidak ada. Ini baru kali ini hanya bertepatan dengan tahun politik kemudian menuduh politisasi, kriminalisasi, tidak ada obral-obralan itu masa UU diobral," tegasnya. [rhm]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini