Ini Respon Bamsoet Terkait Vaksin Zifivax & Pfizer, UMKM hingga Kebijakan Peternakan

Merdeka.com - Vaksin Covid-19 Zifivax telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin ini diklaim aman ketika digunakan karena menggunakan platform rekombinan protein sub-unit. Respon Ketua MPR RI:

A. Mengapresiasi upaya pemerintah yang telah menyiapkan berbagai jenis vaksin bagi kebutuhan vaksinasi di tanah air, untuk itu diharapkan pemerintah bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dapat memberikan sosialisasi dan edukasi terkait vaksin Covid-19 Zifivax ini, mulai dari kandungan, keamanan, kehalalan, hingga efektivitasnya. Hal ini diperlukan agar masyarakat paham bahwa vaksin Zifivax terbukti aman sehingga masyarajak tidak menolak apabila mendapatkan vaksin jenis Zifivax ini.

B. Meminta pemerintah untuk segera merealisasikan penggunaan vaksin Zifivax untuk diberikan ke lingkup masyarakat, mengingat dari hasil penilitian Zifivax menunjukkan sangat efektif terhadap Covid-19 termasuk varian delta.

C. Meminta komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan memantau proses pemberian vaksin Zifivax bagi masyarakat, agar upaya pemerintah menciptakan kekebalan kelompok dapat segera tercapai.

D. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan IDI untuk terus mendukung semua jenis dan merek vaksin selama terbukti aman dan efektif, serta halal sesuai rekomendasi dari MUI.

2. Beberapa hari lalu Indonesia mendatangkan 2.000.700 dosis vaksin Pfizer dalam bentuk jadi. Dan rencananya, vaksin Pfizer tersebut akan langsung didistribusikan ke 12 provinsi. Respon Ketua MPR RI:

A. Mendukung upaya pemerintah yang membeli vaksin Pfizer dalam bentuk jadi tersebut untuk menjaga stok vaksin di Tanah Air. Mengingat, program vaksin nasional masih harus terus digencarkan dan diperluas hingga benar-benar mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di masyarakat.

B. Meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk memantau proses pendistribusian vaksin Pfizer yang akan dikirimkan ke 12 provinsi, guna memastikan pendistribusiannya tepat sasaran dan berjalan lancar.

C. Meminta pemerintah untuk terus mengoptimalkan program percepatan penyebarluasan vaksin ke seluruh daerah di Indonesia, sehingga bisa menyentuh sampai masyarakat terpencil dan terluar.

D. Meminta komitmen pemerintah untuk terus berupaya keras dalam mengamankan stok vaksin dan mempercepat distribusinya ke seluruh Indonesia, termasuk distribusi yang dikirimkan langsung ke provinsi yang mempunyai tempat khusus bagi penyimpanan vaksin guna memperpendek rantai distribusi dan mempercepat akses serta pemerataan berbagai jenis/merek vaksin bagi seluruh masyarakat.

3. Masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM kurang menguasai platform digital atau minim literasi digital. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Kemenkop-UKM untuk membuat program pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait pemahaman platform digital tersebut, disamping menggencarkan upaya digitalisasi UMKM hingga ke seluruh wilayah di Indonesia, karena digitalisasi UMKM di tengah situasi pandemi menjadi salah satu upaya efektif agar UMKM tetap bisa memasarkan produk-produknya.

B. Meminta pemerintah melalui Kemenkop-UKM mendata UMKM yang berada di luar wilayah kota-kota besar, dikarenakan keberadaan UMKM di berbagai daerah tersebut menjadi salah satu sarana untuk membangun secara merata tingkat perekonomian di Indonesia.

C. Meminta pemerintah melalui Kemenkop-UKM meningkatkan literasi digital dan pengetahuan/knowledge agar para pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai platform digital, seperti media sosial dan e-commerce, untuk memperluas dan mengembangkan pangsa pasar, bahkan hingga ke pangsa pasar internasional.

D. Meminta pemerintah melalui Kemenkop-UKM memberikan pendampingan untuk transformasi digital bagi para pelaku UMKM secara maksimal, sehingga inklusi digital dan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat terwujud. Dikarenakan, UMKM memberikan kontribusi sekitar 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto/PDB nasional, dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

4. Tata kelola kebijakan peternakan di tanah air membutuhkan evaluasi yang serius sebab berdampak pada kesejahteraan peternak di Indonesia. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, yakni Kementerian Pertanian/Kementan dengan Kementerian Perdagangan/Kemendag meningkatkan koordinasi dan kerjasama terkait aspek-aspek tata kelola kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan peternak dalam negeri, dikarenakan dibutuhkan kebijakan yang kesinambungan agar kebijakan tersebut berpihak pada peternak, baik dari sisi produksi maupun penjualan produk hasil ternak.

B. Meminta pemerintah memberikan relaksasi kebijakan untuk meringankan ongkos produksi peternak, dan menstabilkan harga jagung untuk pakan ternak dan juga harga jual hasil ternak, seperti telur.

C. Meminta pemerintah mencegah dan menertibkan spekulan-spekulan di lapangan yang muncul dari rantai pasok, dan mencegah budidaya unggas dari integrator yang dinilai merugikan peternak.

D. Meminta pemerintah menetapkan regulasi ataupun kebijakan-kebijakan prioritas yang memihak para peternak, terutama peternak berskala kecil dan menengah.