Ini Penjelasan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Soal Visa Furoda

Merdeka.com - Komisi VIII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11). Rapat itu membahas visa furoda atau visa untuk orang Indonesia yang diberikan penghargaan oleh pemerintah Arab Saudi.

"Jadi diberikan penghargaan ke orang biar enggak antre haji, tapi ini biasanya dipilih seleksi. Jumlahnya kita enggak tahu tapi itu otoritas Saudi," kata Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11).

Agus menjelaskan, visa tersebut tak hanya diberikan pada tamu kehormatan, tetapi juga bisa diberikan untuk para pejabat Indonesia. Pemilik visa itu, kata dia, juga berada di luar kuota haji reguler ataupun khusus.

"Tidak harus (tamu kehormatan) tapi rata-rata untuk pejabat-pejabat. Cuma itu cara Saudi untuk memberikan fasilitas negara-negara termasuk Indonesia," ungkapnya.

Dia menilai keberadaan visa ini sulit untuk diregulasikan. Sebab, lanjut Agus, visa tersebut adalah kewenangan dari pemerintah Arab Saudi.

"Itu agak sulit ya karena itu ranahnya Kedutaan Saudi. Temboknya-tembok mereka," ujarnya.

"Kalau mengikuti sistem itu yang terlantar cenderung visa ziarah dan visa pekerja. ini sebenernya enggak boleh untuk haji tapi orang mereka nekat," ucapnya.