Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan delapan orang terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Batu Bara. Salah satu di antara delapan orang itu adalah Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain. Saat OTT tersebut, OK diduga sedang meminta Rp 250 juta melalui perantara berinisial KHA dan STR.

"Pada tanggal 12 September 2017, OK yaitu Bupati Batubara meminta STR agar menyiapkan sejumlah uang Rp 250 juta yang akan diambil oleh KHA. KHA pada tanggal 13 September 2017 di dealer mobil milik STR di daerah Petisah Kota Medan," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/9).

Setelah berhasil mengamankan KHA, penyidik langsung, mengamankan terduga pemberi suap dengan inisial MAS dan SAZ. Penerima suap STR juga ikut diamankan pada saat yang bersamaan dengan MAS dan SAZ. Kemudian baru sekitar pukul 15.00 WIB, Bupati OK Arya beserta sopirnya diamankan berinisal MNR. Pada MNR disita uang sejumlah Rp 96 juta yang diduga berasal dari sisa uang yang telah diminta OK dari STR.

"KPK juga mengamankan OK beserta sopirnya yang MNR di rumah dinas Bupati dari tangan MNR diamankan uang tunai sejumlah Rp 96 juta tersebut diduga adalah sisa dana yang di transfer dari STR pada AGS atas permintaan Bupati pada tanggal 12 September 2017 sebesar 100 juta," ungkapnya.

OK tidak mendapat uang suap itu secara langsung tetapi melalui perantara yang diketahui dari STR. "Modus operandinya sama dikumpulkan STR, tiap ada perintah dari OK, nanti STR kirimkan," ujar Basaria.

Setelah melakukan OTT, KPK langsung memboyong kedelapan orang tersebut ke gedung KPK di Jakarta. "Lalu pada pukul 21.00 WIB, tim KPK menerbangkan seluruhnya delapan orang tersebut ke Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut," pungkasnya.

Diketahui, KPK kini telah menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan kasus suap terhadap Bupati Batu Bara terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2017. Lima orang itu adalah penerima suap Bupati Batu Bara OK, seorang pemilik dealer di Medan STR, HH Kadis PUPR dan juga pemberi suap MAS dan SAZ.

"KPK meningkatkan perkara ke penyidikan serta menetapkan lima orang tersangka. Yaitu penerima OK yaitu Bupati Batu Bara, STR seorang pemilik dealer, HH Kadis PUPR dan pemberi MAS kontraktor dan juga SAZ kontraktor," kata Wakil Ketua KPK, Alexader Marwata, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/9).

Sebagai pihak yang diduga penerima, OK, STR, dan HH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, MAS dan SAZ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 KUHP jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.