Ingin Seperti Papua, Bupati Ade Yasin Minta Pemekaran Bogor Disetujui
Merdeka.com - Pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya untuk Papua, membuat Bupati Bogor Ade Yasin angkat bicara.
Pemkab Bogor tengah memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bogor Barat. Alasannya, wilayah Kabupaten Bogor terlalu luas dengan jumlah penduduk kelewat banyak.
Menurut Ade, dengan pelbagai alasan itu, pemerintah pusat seharusnya juga memberi pengecualian untuk Kabupaten Bogor. Sehingga diizinkan untuk dimekarkan meskipun masih moratorium DOB.
"Kita kan sudah ajukan Bogor Barat ini sudah lama dan sudah paripurna. Karena Kabupaten Bogor terlalu luas dan jumlah penduduknya sama banyak dengan sebuah provinsi," kata Ade, Rabu (29/1).
Ade bercerita, dalam sejarahnya pembentukan daerah baru di Jawa Barat tidak pernah gagal. Contohnya Kota Bogor, Depok, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi dan Pangandaran.
"Justru banyak gagal itu yang di luar Jawa Barat. Informasinya, 2020 ini masih moratorium. Tapi melihat kondisi dan kebutuhan Kabupaten Bogor harusnya ada pengecualian," katanya
Ketua DPW PPP Jawa Barat ini juga menyebut Gubernur Jawa Barat, Ridwan kamil telah meminta ke pemerintah pusat untuk memberi pengecualian untuk Kabupaten Bogor Barat.
"Kecuali di Jawa Barat ini pernah ada kegagalan setelah ada DOB," kata Ade.
Khusus Papua
Wapres Ma'ruf Amin menuturkan, hingga saat ini pemerintah masih berpegang pada Moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah ada sejak 2014.
Dalam moratorium tersebut ditegaskan bahwa tidak ada lagi wilayah yang akan dimekarkan. Namun, lanjut Ma'ruf, Papua akan mendapat prioritas jika dilakukan pemekaran.
"Tidak ada pemekaran, kecuali memang yang menyangkut Papua ya," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).
"Papua itu kan sudah lama sebenarnya. Sudah ditetapkan cuma belum direalisasi. Oleh karena itu yang masih dibahas kemungkinan itu adalah soal Papua. Tidak berarti mengubah moratorium. Tidak," tegasnya.
Ma'ruf menambahkan, hingga saat ini pemerintah masih membahas urgensi pemekaran di wilayah Papua. Pemerintah pusat tidak ingin daerah lain ikut-ikutan menuntut pemekaran.
"Sampai hari ini masih Papua. Nanti kalau dibuka satu nanti semua minta. Dan tidak semua daerah, ya kita lihat yang nanti dipertimbangkan itu kalau memang mendesak dan memang terlalu, prioritas istilahnya. Yang pasti Papua. yang lainnya belum," tuturnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi
Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaGanjil Genap di Jalur Puncak Bogor Diberlakukan hingga Libur Tahun Baru 2024
Polres Bogor tetap melanjutkan rekayasa lalu lintas dengan alasan mengantisipasi kemacetan.
Baca SelengkapnyaAsmawa Tosepu Dipastikan Jadi Pj Bupati Bogor, Besok Dilantik di Bandung
Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Asmawa Tosepu dipastikan menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bogor, menggantikan Bupati Iwan Setiawan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bulog Kembali Salurkan Bantuan Pangan Beras Usai Masa Tenang Pemilu 2024
Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memantau langsung Penyaluran Bantuan Beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor (15/2).
Baca SelengkapnyaMalam Tahun Baru, Jalur Puncak Ditutup Sejak 31 Desember hingga 1 Januari 2024
Mulai pukul 18.00 sampai 06.00 WIB dan arus kendaraan akan dialihkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi.
Baca SelengkapnyaUsai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor
Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaWali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaWarga Bogor Jangan Khawatir, Stok Beras Aman Hingga Lebaran 2024
Pemerintah Kota Bogor memastikan stok beras aman hingga Idul Fitri 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya