IDI Sebut Distribusi APD ke RS Terkendala Birokrasi dan Kebijakan

Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengatakan distribusi alat pelindung diri (APD) ke rumah sakit masih menghadapi kendala. Berdasarkan pantauan dan laporan yang diterima IDI dari rumah sakit, masalah yang ditemukan di lapangan terkait birokrasi dan kebijakan distribusi APD.

"Kami cek ke BNPB, pernah didistribusikan sebenarnya APD ke semua Pemda untuk menangani Covid-19. Cuma ada persoalan birokrasi. Karena distribusinya melalui Provinsi kemudian Provinsi ke Pemda baru ke Kabupaten/Kota, baru ke rumah sakit masing-masing. Jadi ada beberapa rumah sakit yang kurang mendapat pembagian yang baik," kata dia, dalam diskusi, Sabtu (18/4).

IDI menerima laporan bahwa yang mendapatkan distribusi APD secara baik yakni rumah rujukan dan rumah sakit milik pemerintah. Sementara rumah sakit swasta mengalami kesulitan untuk mendapatkan APD. Meskipun RS Swasta tersebut juga diminta pemerintah menangani Covid-19.

"Jadi yang kami amati dan mendapat laporan, yang mendapatkan pembagian yang baik itu rumah sakit rujukan dan rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta yang sebenarnya diminta Pemerintah untuk menangani Covid-19 juga itu sampai sekarang masih minim APD," ujar dia.

"Jangankan rumah sakit di daerah. Rumah sakit swasta yang di seputaran Jabodetabek saja yang diminta menangani Covid-19 oleh pemerintah, sekarang lagi kesulitan APD dan sudah minta ke Pemda masing-masing tapi ada yang diberi tapi sangat terbatas pemberiannya," imbuhnya.

Ada 2 Jalan

Terkait masalah ini, IDI mencoba membantu dengan dua jalan. Pertama, mencoba membantu ketersediaan APD bagi RS yang mengalami kekurangan APD. Kedua menyampaikan keluhan tersebut ke BNPB.

"Makanya kawan-kawan kemudian telepon ke IDI untuk minta bantuan. Kami bantu sebisa kami. Cuma kami sudah sampaikan ke BNPB bahwa masih banyak rumah sakit yang belum kebagian APD," tandasnya.