Merdeka.com - Sembilan Pejabat Tinggi (Pati) Polri didaftarkan untuk ikut seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun turut memastikan bahwa kesembilan jenderal Polri itu bebas dari masalah dan memiliki integritas yang baik.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana punya pendapat berbeda. Menurutnya, seharusnya Polri tidak perlu terlalu banyak mengirim Pati Polri untuk ikut seleksi Capim KPK. Justru lebih penting saat ini adalah memberdayakan Pati Polri untuk membenahi institusi kepolisian. Sebab, kepolisian masih memiliki sejumlah catatan merah atas kinerjanya.

"Dari beberapa penelitian dan juga survei membuktikan bahwa masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi," ujar Kurnia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (3/7).

"Jadi tidak usah berbondong-bondong mengirimkan wakilnya ke KPK, akan tetapi di internalnya sendiri itu masih tidak perform dengan baik," lanjutnya.

Menurutnya, tidak ada yang salah bila Polri mengirim sembilan pati untuk ikut seleksi capim KPK. Namun ICW menantang para Pati Polri untuk berani mengundurkan diri dari institusinya bila terpilih sebagai pimpinan KPK. Begitu juga dengan capim KPK lainnya yang memiliki berbagai latar belakang pekerjaan.

Alasannya, KPK harus terus menjaga independensi lembaganya agar tidak tunduk terhadap institusi atau partai politik tertentu. Sehingga, capim KPK nanti haruslah seseorang yang memiliki integritas dan kapabilitas yang baik.

"Selain itu ada persoalan rekam jejak. Yang bersangkutan tidak boleh melanggar hukum ataupun etik, memiliki pemahaman terkait tindak pidana korupsi, paham untuk pemberian efek jera, dan harus mempunyai kemampuan manajerial lembaga," tuturnya.

Kurnia mengingatkan, para Pati Polri capim KPK tersebut juga harus menjaga memberikan contoh yang baik. Salah satunya soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak boleh diabaikan.

"Dan juga bukan hanya poin menunjukkan (mereka bersih dari korupsi), tapi itu (LHKPN) sudah menjadi kewajiban hukum karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999," jelas Kurnia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, pada dasarnya sembilan Pati Polri itu pernah melaporkan LHKPN ke KPK. Pelaporan ada yang dilakukan pada tahun 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, hingga 2019.

"Namun terdapat beberapa nama yang belum atau sudah melaporkan namun terlambat melaporkan LHKPN secara periodik untuk tahun 2018 lalu," tutur Febri dalam keterangannya, Selasa (2/7/2019).

Dua nama yang telah melaporkan LHKPN periode 2018 adalah Antam Novambar dan Dharma Pongrekum. Meski begitu, keduanya terlambat yakni lewat batas masa pelaporan 31 Maret 2019.

Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat