ICW: Opini WTP BPK Jadi Anomali Ketika Kepala Daerahnya Terjerat Korupsi

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 10 kepala daerah penerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). WTP itu dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tak menjamin seorang kepala daerah bersih dari korupsi.

"Opini BPK ada beberapa daerah yang mendapat WTP. Tapi menjadi anomali ketika daerah yang dapat WTP, kepala daerahnya malah terjerat korupsi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).

Berdasarkan data atau catatan ICW, ada 10 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi meski mendapatkan opini WTP. Salah satunya yakni Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar yang ditangkap pada 12 Desember 2018 lalu.

Menurut pihaknya, opini WTP dari BPK itu tidak dapat dijadikan patokan atau menjamin untuk menyatakan suatu daerah tersebut bebas dari korupsi.

"Opini tersebut hanya sebagai patokan untuk melihat kepatutan dan kewajaran dari segi peraturan yang berlaku," ujarnya.

Berikut daftar 10 kepala daerah penerima opini WTP yang menjadi tersangka korupsi di KPK catatan ICW:

1. Bupati Purbalingga, Tasdi

2. Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari

3. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho

4. Gubernur Riau, Rusli Zainal

5. Gubernur Riau, Annas Maamun

6. Bupati Bangkalan, Fuad Amin

7. Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya

8. Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar

9. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo

10. Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar