Hukum terabaikan, 2 tahun pemerintahan Jokowi habis untuk politik

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Sumatera Barat meluncurkan buku bertajuk 'Hukum yang Terabaikan' karya Guru Besar Hukum Universitas Andalas, Saldi Isra. Acara tersebut juga menjadi ajang diskusi dalam rangka menyambut dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif turut hadir dalam diskusi ini. Laode menyindir pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ini, di mana energi pemerintah habis untuk konsolidasi politik.

"Dua tahun awal pemerintahan ini dihabiskan untuk konsolidasi politik, pilihan Jokowi dalam kabinet juga tidak serius-serius amat," kata Laode di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (18/10).

Beliau juga menyebutkan seandainya di buku 'Hukum yang Terabaikan' ini juga dibahas tentang pemilihan kabinet, maka buku karya Saldi Isra ini akan menjadi sempurna.

"Terlihat betul kalau kita mau fair kan kalau kita lihat bagaimana Jokowi-JK memilih orang-orang di kabinetnya hanya mengedepankan politik. Menteri Hukum dan HAM dari partai politik, Jaksa Agung dari partai politik bahkan kalau tidak ada ribut-ribut ikatan keluarga barangkali kita semua tahu siapa Kapolrinya tapi kita tidak usah sebut nama," jelas Laode.

Di tempat yang sama, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK dalam dua tahun ini hanya mengedepankan politik. Agenda hukum masih jauh dari cita-cita.

"Kelihatan betul kalau agenda hukum ini dikebelangkan padahal penguatan ekonomi, partai politik dan lain-lain itu membutuhkan hukum yang mapan," tegas Zainal.

Dia juga menambahkan bahwa upaya pemerintah dalam mendamaikan kehidupan politik antar parpol masih sangat rendah. Menurut Zainal, pemerintahan Jokowi-JK dalam dua tahun ini tengah mengalami halusinasi paradigma.

"Mereka tidak melihat sebuah paradigma membangun negara itu dengan cara yang lebih tepat. Ekonomi, hukum, politik dan beberapa faktor lainnya harusnya berjalan dengan seimbang jangan sampai ada beberapa hal yang dikedepankan. Misalnya mengedepankan kehidupan ekonomi tapi kemudian meninggalkan agenda-agenda hukum dan pemberantasan korupsi," jelas Zainal.

"Sampai saat ini kita belum melihat Presiden yang berani meletakkan hukum di tengah-tengah konteks yang lebih kuat dibanding hal yang lain. Yang kita lihat hanyalah mengharuskan adanya bagi-bagi jabatan," tandasnya. (mdk/sho)