Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hubungan Edy dan Golkar Sumut Memanas, Ini Penyebabnya

Hubungan Edy dan Golkar Sumut Memanas, Ini Penyebabnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Hubungan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi dengan Partai Golkar memanas. Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah menilai, hal ini terjadi karena pernyataan Edy dalam rapat koordinasi teknis (Rakornis) di DPRD Langkat, Rabu (10/8). Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DPD Partai Golkar Sumut lantas menyatakan protes atas pernyataan Edy, yang diduga menuding partai berlambang pohon beringin itu tidak mendukung pembangunan infrastruktur.

"Ketika rapat koordinasi teknis (rakornis) yang dilakukan di Langkat kemarin. Kami mendapatkan laporan dari fraksi dan DPD Golkar Langkat. Pernyataan (Edy) menyatakan bahwa Golkar tidak mendukung pembangunan Sumut terkait proyek (infrastruktur) multiyears," kata Ilhamsyah, Senin (15/8).

Menurut Ilhamsyah, pernyataan dari Gubernur Sumut itu sangat tendensius. Dia membantah bahwa Partai Golkar tidak mendukung pembangunan terkait proyek infrastruktur multiyears.

"Kami tidak mau partai ini digiring seolah-olah tidak berpihak kepada masyarakat. Golkar dari dahulu selalu berpihak kepada pemerintahan demi pembangunan di tengah masyarakat," ucapnya.

Kemudian, Ilham pun menyebut masyarakat di Sumut bisa menilai pemimpin yang hanya pencitraan dan seremonial saja. Dia juga menyindir Edy bahwa kader Partai Golkar tahu diri ketika pernah diusung. Seperti diketahui, Golkar merupakan salah satu partai pengusung Edy saat Pilgub Sumut tahun 2018.

"Kader Golkar tahu diri apalagi jika pernah diusung dan didukung. Kader Golkar diajarkan berbicara santun dan selalu introspeksi diri. Martabat partai adalah di atas segalanya yang harus dipertaruhkan dan dipertahankan oleh seluruh kader," ujarnya.

Ilham pun membeberkan kronologi tudingan dari Edy kepada partainya yang tidak mendukung pembangunan infrastruktur di Sumut. Hal itu dikatakan Edy saat rakornis di Gedung DPRD Langkat, Rabu (10/8) kemarin. Pada kesempatan itu Edy menyatakan bahwa Kabupaten Langkat mendapatkan dana untuk pembangunan infrastruktur.

Lalu Edy bertanya siapa ketua DPRD di Langkat. Para hadirin yang datang pun menjawab bahwa ketua DPRD Langkat dari Partai Golkar. Kemudian, Edy mengatakan Partai Golkar tidak setuju atas pembangunan.

"Di situ banyak yang mendengar. Fraksi melaporkan langsung kepada kami. Kita tahu di DPRD Sumut ada beberapa pimpinan yang tidak ikut menandatangani proyek itu. Tapi kenapa selalu membawa nama Partai Golkar? Ini sudah tendensius," kata Ilham.

Anggota DPRD Sumut fraksi Golkar, Ade Surahman Sinuraya, menyatakan pihaknya tak pernah tidak setuju terhadap pembangunan infrastruktur di Sumut. Namun, ada sejumlah mekanisme penganggaran yang tidak sesuai aturan terkait proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun.

"Kami sebagai anggota DPRD Sumut dari fraksi Golkar harus menyampaikan bahwa mekanisme yang dilakukan itu tidak sesuai. Kalau Pak Gubernur menyampaikan sampai dia menyebut Partai Golkar (tidak mendukung) itu kami anggap kezaliman," ungkapnya.

Edy pun merespons terkait protes yang disampaikan DPD Golkar Sumut tersebut. Namun dalam pernyataannya, Edy mempersilakan wartawan untuk mengkonfirmasi kepada Golkar.

"Tanya sama Golkar, yang tahu Golkar kan? Golkar tanya," katanya, Selasa (16/8).

Ketika disinggung lebih jauh tentang maksud yang disampaikannya. Namun, Edy lagi-lagi mengeluarkan tanggapan serupa. "Tanya sama Golkar. Jangan tanya sama saya, Golkar yang lebih tahu," ujarnya sambil berlalu.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Begini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Begini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Sebut Gubernur Mahyeldi Seenaknya Ngatur Sumbar hingga Singgung Negara PKS, Begini Kata Bupati Solok

Sebut Gubernur Mahyeldi Seenaknya Ngatur Sumbar hingga Singgung Negara PKS, Begini Kata Bupati Solok

"Emangnya Solok ini negara PKS apa. Ini negara ada aturannya," kata Epyardi

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Tak Lihat Deal di Balik Surya Paloh Bertemu Jokowi, Yakin NasDem Setia di Jalur Perubahan

Sudirman Said Tak Lihat Deal di Balik Surya Paloh Bertemu Jokowi, Yakin NasDem Setia di Jalur Perubahan

Sudirman Said mengatakan, semua sikap Timnas AMIN akan diputuskan setelah pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Golkar Tutup Kampanye dengan Konser Menjemput Kemenangan di Bandung

Golkar Tutup Kampanye dengan Konser Menjemput Kemenangan di Bandung

Partai Golkar menutup rangkaian kampanye dengan menyelenggarakan acara bertajuk "Konser Menjemput Kemenangan" di Eldorado Dome, Bandung, Jumat (9/2).

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet

Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.

Baca Selengkapnya
Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP

Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP

Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Nilai Syarat Jadi Pemimpin Indonesia Terlalu Longgar: Tidak Heran Ada Pengingkaran Etika

Sudirman Said Nilai Syarat Jadi Pemimpin Indonesia Terlalu Longgar: Tidak Heran Ada Pengingkaran Etika

Sudirman menyoroti syarat yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik Tunggu Sikap KPK Jemput Paksa Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut

Eks Penyidik Tunggu Sikap KPK Jemput Paksa Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut

Penyidik KPK harus berani melakukan penjemputan paksa terhadap para saksi yang telah mangkir dua kali pemeriksaan tanpa alasan

Baca Selengkapnya
Sosok Harun Al-Rasjid Zain, Tokoh Kebanggaan Sumatra Barat yang Jadi Menakertrans di Era Orde Baru

Sosok Harun Al-Rasjid Zain, Tokoh Kebanggaan Sumatra Barat yang Jadi Menakertrans di Era Orde Baru

Tokoh politik sekaligus pejuang Indonesia asal Sumatra Barat ini pernah menjadi gubernur serta menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.

Baca Selengkapnya