Haris Azhar: Tugas Negara Cari Harun & Nurhadi, Bukan Buat Persidangan In Absentia

Merdeka.com - Dua buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum ketahuan di mana batang hidungnya. Keduanya yakni Harun Masiku dan tersangka Nurhadi. KPK hingga kini masih gagal menangkap keduanya.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar seakan enggan menanggapi hal tersebut. Ketika dimintai pandangannya terkait Harun Masiku, dia malah mengajak awak media membincangkan hal yang lain.

"Udah lah Harun melulu. Harun udah hilang," katanya ditemui di Jakarta, Jumat (13/3).

Meskipun demikian, dia menanggapi soal persidangan in absentia yang bakal dilakukan terhadap dua tersangka yang kini berstatus buron itu. Menurutnya, persidangan in absentia sah-sah saja digelar. Namun, harus ada syarat yang mesti dipenuhi.

"Dalam kasus Harun atau Nurhadi, itu mesti diuji upaya-upayanya. Misalnya sudah melarikan diri. Ketahuan dia terpantau sudah ke luar negeri. Tiketnya ada. Paspornya terdeteksi," ujar dia.

"Jadi dia berhasil kabur dan kita kita tanya sama negara dimana dia berada, benar dia ada di sana. Terus kita tidak ada perjanjian ekstradisi, jadi tidak bisa dipanggil lagi. Dia dipanggil tidak mau. Nah itu sudah dipastikan in absentia," imbuh Haris.

Atau bisa juga dibuktikan bahwa Harun maupun Nurhadi sedang dalam kondisi sakit, sehingga tidak bisa mengikuti jalannya persidangan.

"Tapi kalau dia tidak pernah ke luar negeri, nggak ketahuan dia sakit atau tidak, dia menghilang, maka tugas negara adalah mencari bukan mengadakan pengadilan in absentia," terangnya.

Karena itu, Haris mengatakan, persidangan in absentia belum bisa diterapkan pada Harun Masiku maupun Nurhadi. "Kalau KPK bilang in absentia, itu namanya maksa. Saya khawatir KPK sedang bikin modus," ungkapnya.

Dia pun mengumpamakan proses pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan KPK saat ini dengan Bemo. Karena jalannya yang lambat. Ini jelas tidak dapat mengimbangi langkah cepat para koruptor.

"Kan benar kan pakai bemo. Ajukan dulu izin pimpinan, pimpinan izin dulu ke Dewas, lambat. Namanya bemo. Jadi nanti cara kerja KPK nanti bergaya bemo, lambat sedangkan koruptor-koruptor melarikan diri dengan cara kapal jet. Jadi modusnya itu, hilang nanti kalau terpaksa tekanan publik kasusnya harus jalan, in absentia," jelas dia.

"Jadi sekarang modusnya lagi musim-musim DPO. KPK-nya bengong. Nanti ujungnya kalau terpaksa pengadilannya in absentia. Padahal pengadilan in absentia itu ada syaratnya," tandas Haris.