Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hari Pemilu yang susah dilayani kemauannya

Hari Pemilu yang susah dilayani kemauannya Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Jatuhnya Hari Pemilu Legislatif (Pileg) itu tanggal 9/4/2014, Rabu Pon, berwuku Tolu, suka berperkara, angkuh dan susah dilayani kemauannya.

Pilek dan sehatnya berpileg sesuai alam gaib, salah satunya perlu kecocokan hari kelahiran partai politik (parpol) peserta pileg dengan hari penyelenggaraan pileg itu.

Berdasarkan terawangan, Partai NasDem (Nasional Demokrat) misalnya, mbrojol 26/7/ 2011, Kemis Pahing, berwuku Mandasiya. Kamis kawin sama Rabu, produknya ayem tentrem dan bahagia.

Ayem tentrem dan bahagia bakal umpamanya dialami juga oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ber-Kamis sama dengan Partai NasDem, sebab maujud 23/7/1998, Kamis Wage, berwuku Bala.

Menguntungkan, contohnya adalah nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kalau 20/4/2002 sebagai hari kelahirannya, maka hari itu adalah Sabtu Legi, berwukukan Sungsang, sehingga hasil perjodohannya dengan Rabu itu afdol dan baik adanya.

Ciamik banget itu Golkar, maujud 20/10/1964, Selasa Kliwon, berwukukan Kurantil. Selasa bersejolian sama Rabu, produknya kaya raya. Gak keliru, karena sebagai pewaris harta karun karungan Orde Barusan, Golkar adalah Golongan Kaya Raya, sumbernya angpow. Meski Golkar jadi Partai Golkar 7/3/1999, Minggu Legi, berwukukan Kulawu, tapi Minggu berpasangan sama Rabu membuahkan tentrem. Mungkin gara-gara gak gentar menghadapi pileg 2014, boznyapun nggaya aksi-aksian gak perlu maujud, cukup ng-Ical (ngilang).

Yang peyot itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya, PDI-P itu sesumbarnya penerus PDI yang kelahiran 10/1/1973, Rabu Wage, berwuku Langkir. Kalau hari itu disebut hari maujudnya PDI-P, maka nasib PDI-P bakal jeblok. Maklum, Rabu kakawinan dengan Rabu hasilnya buruk dan susah. Kalau 4 Juli harinya declaration of independence diakui sebagai kelahiran Amerika Sarekat, maka 14/2/1999 yang hari deklarasinya PDI-P itu Minggu Kliwon, bewuku Bala. Minggu ketemu Rebo hasilnya tentrem.

Umumnya, hari kelahiran segenap parpol peserta pileg itu klop sama hari penyelenggaraan pileg, terkecuali Gerindra, kelahiran 6/2/2008, Rabu Wage, berwukukan Langkir. Rabu ketemu Rabu, buruk dan susahlah nasibnya. Maka, Gerindra layak slametan bersesajen nasi pulen, berlaukkan daging kambing atau ikan dan 9 macam sayuran.

Contoh terawangan lokal berdasarkan kecocokan hari di atas mungkin hanya berlaku di daerah-daerah pemilihan (dapil) Jawa atau Bali belaka. Lantarannya ya santet globalisasi. Misalnya pasar modal Indonesia dipenuhi oleh investor asing. Komposisinya di atas 90 persen. Seperti disampaikan Ketua Otoriotas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida, investor domestik di pasar modal hanya 0,2 persen atau sekitar 404.000 investor domestik.

Maka, sebaiknya ramalan pershioan disertakan. Hari Penyelenggaraan Pemilu 9/4/2014 itu bershio Kuda berbintang Aries. Pasangan idealnya adalah Anjing dan Macan. Non-Pasangan itu Tikus dan monyet. Sisanya, gak diseteruin.

Macan (PKB, PAN dan PBB) dan kuda (PKS dan PKPI) bolehlah bersuka cita. Seperti halnya klenikan lokal, bernasib malang adalah si Tikus Gerindra. Bagusnya, slametan bersesajen Bakso, Pangsit, Ayam Cauw atau Fu Yong Hay.

Lihat Pemilu di Liputan6.com

Hewan-hewan di luar itu diramal jadi selingkuhan seperti Kelinci (Nasdem, PDIP) , Naga (Golkar), Ular (Demokrat), Kerbau (PPP) dan Anjing (Hanura). Bisa sial itu PPP. Sebab, meski dapat berselingkuhan, tapi karena shionya kerbau, maka kerbau adalah sesajennya PKB dan Golkar jika keduanya ngebet sukses berpileg.

Kalau mengacu pada terawangan berdasarkan hari penyelenggaraan pileg dan hari maujudnya parpol-parpol peserta pileg, maka parpol-parpol tersebut diatas itu (tanpa parpol lokal Aceh) umumnya akan bernasib ayem tentrem dan bahagia. Artinya, DPR akan berpenghuni banyak parpol. Jika hal itu terjadi, maka memang hari penyelenggaraan pemilu itu susah dilayani kemauannya. Apalagi watak bintang Aries itu keras kepala. Maka, bakal gagal niatan Penjelasan UU No. 8/2012 tentang pileg, yaitu menciptakan sistem multikepartaian sederhana (tentu berdasarkan Effective Number of Parliamentary Parties) demi efektifnya presidensialisme.

(mdk/tts)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kapan Pemilu 2024? Berikut Jadwal dan Tahapannya

Kapan Pemilu 2024? Berikut Jadwal dan Tahapannya

Kapan pemilu 2024? Berikut jadwal selengkapnya.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa

Cak Imin: Ada Teman Bilang Kita Tidak Perlu Pilkada Lagi Kalau Pelaksanaannya Ancam Kepala Desa

Muhaimin atau Cak Imin pada siang harinya juga mencuitkan soal slepet.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Minta Didoakan Pemilu Damai dan Aman, Kapolres Inhu Kunjungi Sejumlah Ponpes dan Kiai

Minta Didoakan Pemilu Damai dan Aman, Kapolres Inhu Kunjungi Sejumlah Ponpes dan Kiai

Polisi menggandeng sejumlah pihak agar Pemilu berjalan aman dan damai

Baca Selengkapnya
PDIP Siap Bawa Bukti Kecurangan Pilpres ke MK

PDIP Siap Bawa Bukti Kecurangan Pilpres ke MK

PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.

Baca Selengkapnya
Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya

Sebutkan Asas Pemilu di Indonesia, Inilah Penjelasannya

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2017 memaparkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Tetap Ikut Pemilu 2024, PSI: Bukan Jawa Tengah Hanya Purworejo yang Didiskualifikasi

Tetap Ikut Pemilu 2024, PSI: Bukan Jawa Tengah Hanya Purworejo yang Didiskualifikasi

Diskualifikasi tersebut diberikan kepada DPD PSI Purworejo karena tidak melaporkan dana kampanye.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya