Hanura persilakan Jokowi 'tendang' PAN dari kursi menteri

Merdeka.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berbeda sikap dengan koalisi pemerintah saat sidang paripurna penetapan rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi undang-undang pada sidang paripurna yang berlangsung hingga Jumat (21/7) dini hari. PAN memilih abstain dengan meninggalkan ruang paripurna, sementara fraksi pendukung pemerintah lainnya kompak ingin voting sehingga pada akhirnya UU Pemilu disahkan dengan poin utama memutuskan presidential threshold tetap 20-25 persen.

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menyindir sikap berbeda PAN tersebut. Dia menilai, sikap PAN itu membuat koalisi pendukung pemerintah menjadi tak solid dalam menyikapi Undang-Undang Pemilu.

"Ini membuat tidak sehat, soliditas," kata Dadang melalui pesan singkat, Jumat (21/7).

Menurut Dadang, keputusan tinggal berada di tangan Presiden Jokowi, apakah 'menendang' atau mempertahankan perwakilan PAN di Kabinet Kerja, yaitu Asman Abnur yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Kita serahkan penilaian ini kepada Presiden. Karena dalam koalisi tentunya kita membutuhkan kekompakan dalam hal-hal strategis. Jadi kalau anggota koalisi tidak comitted itulah yang aneh," ujarnya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan tidak mengikuti proses pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang diambil melalui voting pada Sidang Paripurna, Jumat (21/7) dinihari.

Aksi 'walk out' PAN itu berbeda dengan koalisi pemerintah yang menyatakan sidang paripurna harus dilanjutkan dan diputuskan memilih opsi presidential threshold 20-25 persen.

PAN lagi-lagi berbeda sikap dengan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sekretaris Jenderal PAN Edy Soeparno membantah dalam pengesahan undang-undang Pemilu telah membangkang dari koalisi pendukung pemerintahan.

"Enggak (membangkang) kita selalu komunikasi dengan parpol pendukung pemerintah kita sudah sampaikan juga ke mereka apa yang menjadi kendala kita," kata Edy saat dihubungi, Jumat (21/7).

Akibat perbedaan sikap dengan pemerintah tersebut, posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat oleh Politikus PAN Asman Abnur menjadi sorotan. Edy enggan berandai-andai jika koleganya itu bakal ditendang dari kabinet karena sering berbeda sikap.

"Saya enggak mau berandai-andai. Nanti kita lihat saja seperti apa," ujarnya.

Edy menyebutkan partainya akan berkomitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sampai tahun 2019. "Komitmen kita tetap sebagai pendukung pemerintah sampai 2019," ujarnya.