Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hamka Haq sebut agenda politik HTI kampanyekan kebencian ke jemaah

Hamka Haq sebut agenda politik HTI kampanyekan kebencian ke jemaah Demo HTI. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR Hamka Haq mendukung langkah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menilai, HTI memiliki agenda mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah.

"Pandangan keagamaan kan itu mereka politik. HTI itu kan gerakan politik bukan gerakan dakwah," kata dia kepada awak media, Jakarta, Selasa (16/5).

Wakil Ketua MKD ini pun menyebut agenda politik HTI adalah mengampanyekan kebencian terhadap jemaahnya. Bahkan, setiap seruan yang mereka sampaikan selalu disisipkan keinginan mendirikan negara yang bersistem khilafah.

"Mereka mendidik orang agar percaya bahwa NKRI ini tidak benar, thogut, negara kafir, negara apa, mereka harus bubarkan itu (Indonesia). Kemudian bergabung dengan khalifah sedunia," jelas Hamka.

Ketua Bamusi ini mengaku tidak yakin bahwa HTI hanya sebagai wadah dakwah. Menurut dia, dakwah tidak seperti yang disampaikan HTI yaitu mendirikan negara bersistem khilafah di Indonesia.

"Bukan dakwah. Dakwah itu kan tentang kejujuran, tentang bagaimana menyampaikan kebaikan. Kalau HTI itu politik sudah. Menyangkut ideologi, dasar negara, dan dasar negara itu sendiri," ucap dia.

Ditegaskan dia, sistem khilafah sangat bertentangan dengan demokrasi dan sangat bertolak belakang dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Karenanya, sistem khilafah tidak cocok untuk negara modern dan demokrasi.

"(Khilafah) tidak pernah cocok. Itu kan Khilafah artinya Indonesia harus bubar untuk bergabung dengan Khilafah dunia. Itukan artinya membubarkan NKRI," pungkas dia.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
KPK Siap Hadiri Praperadilan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Hari Ini
KPK Siap Hadiri Praperadilan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Hari Ini

"Tim KPK akan hadir dan siap sampaikan tanggapan sesuai waktu agenda persidangan," kata Ali.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Soal Kans Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Muhammadiyah
Soal Kans Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Kata Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan organisasinya bukanlah organisasi politik meski aktif dalam mendirikan dan mengawal kemajuan bangsa

Baca Selengkapnya
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden

hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Hakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.

Baca Selengkapnya
Menag Minta Khatib Salat Jumat Sampaikan Pesan Pemilu Damai dan Hargai Perbedaan Pilihan Politik
Menag Minta Khatib Salat Jumat Sampaikan Pesan Pemilu Damai dan Hargai Perbedaan Pilihan Politik

Yaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah
Hakim MK Tanya Pembagian Bansos Selama kampanye, Menko PMK: Kami Pastikan Mengemban Amanah

Muhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya