Hamka Haq sebut agenda politik HTI kampanyekan kebencian ke jemaah
Merdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR Hamka Haq mendukung langkah pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menilai, HTI memiliki agenda mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah.
"Pandangan keagamaan kan itu mereka politik. HTI itu kan gerakan politik bukan gerakan dakwah," kata dia kepada awak media, Jakarta, Selasa (16/5).
Wakil Ketua MKD ini pun menyebut agenda politik HTI adalah mengampanyekan kebencian terhadap jemaahnya. Bahkan, setiap seruan yang mereka sampaikan selalu disisipkan keinginan mendirikan negara yang bersistem khilafah.
"Mereka mendidik orang agar percaya bahwa NKRI ini tidak benar, thogut, negara kafir, negara apa, mereka harus bubarkan itu (Indonesia). Kemudian bergabung dengan khalifah sedunia," jelas Hamka.
Ketua Bamusi ini mengaku tidak yakin bahwa HTI hanya sebagai wadah dakwah. Menurut dia, dakwah tidak seperti yang disampaikan HTI yaitu mendirikan negara bersistem khilafah di Indonesia.
"Bukan dakwah. Dakwah itu kan tentang kejujuran, tentang bagaimana menyampaikan kebaikan. Kalau HTI itu politik sudah. Menyangkut ideologi, dasar negara, dan dasar negara itu sendiri," ucap dia.
Ditegaskan dia, sistem khilafah sangat bertentangan dengan demokrasi dan sangat bertolak belakang dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Karenanya, sistem khilafah tidak cocok untuk negara modern dan demokrasi.
"(Khilafah) tidak pernah cocok. Itu kan Khilafah artinya Indonesia harus bubar untuk bergabung dengan Khilafah dunia. Itukan artinya membubarkan NKRI," pungkas dia.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnya"Tim KPK akan hadir dan siap sampaikan tanggapan sesuai waktu agenda persidangan," kata Ali.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan organisasinya bukanlah organisasi politik meski aktif dalam mendirikan dan mengawal kemajuan bangsa
Baca Selengkapnyahakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca SelengkapnyaHakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaYaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal intensitas kunjungan kerja Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnya