Hakim Tipikor Vonis Eks Panitera PN Jakut Rohadi 3,5 Tahun Bui & Denda Rp300 Juta

Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis tiga tahun enam bulan dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap terdakwa Mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi atas kasus dugaan suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan dan pidana denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama empat bulan," kata Hakim Ketua Albertus Usada saat sidang, di PN Jakarta Pusat, Rabu (14/7).

Vonis tersebut berdasarkan pertimbangan hal-hal keadaan yang memberatkan terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi

"Sementara keadaan yang meringankan terdakwa koperatif dalam menjalani proses peradilan, terdakwa berterus terang memberikan keterangan di persidangan, terdakwa menyatakan mengaku bersalah, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga," kata Albertus.

Selain itu, majelis hakim menyatakan terdakwa Rohadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsider, dakwaan kedua, dakwaan Ketiga, serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan keempat.

Sebagaimana Pasal 12 huruf a, Pasal 11 Pasal 12 huruf B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 65 ayat 1 KUHP.

"Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut, tidak dikurangkan dengan masa penahanan. Karena terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan," kata Albertus.

Menanggapi vonis tersebut, jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir. Sedangkan dari pihak Rohadi yang diwakili kuasa hukumnya menyampaikan menerima vonis tersebut.

"Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena pihak penuntut umum dari KPK menyatakan masih pikir-pikir berdasarkan ketentuan perundangan hukum acara berlaku tujuh hari," pungkas Albertus.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Rohadi dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan tersebut, karena JPU menyakini Rohadi menerima suap Rp 4,6 miliar berkaitan pengurusan perkara dan melakukan pencucian uang serta gratifikasi.

Tuntutan itu sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan pertama dimana Rohadi diyakini menerima suap Rp1,21 miliar dari anggota DPRD Papua Barat 2009-2014 Robert Melianus Nauw dan anggota DPR RI dari fraksi PDIP 2019-2024 Jimmy Demianus Ijie terkait pengurusan perkara korupsi Robert dan Jimmy pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Kemudian dakwaan kedua, Rohadi didakwa menerima uang dari Jefri Darmawan sebesar Rp110 juta; dari Yanto Pranoto sebesar Rp235 juta; dari Ali Darmadi sebesar Rp1,608 miliar dan Sareh Wiyono sebesar Rp1,5 miliar sehingga totalnya mencapai Rp3,453 miliar untuk mengurus perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun perkara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Ketiga, Rohadi didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah orang senilai total Rp11.518.850.000 terkait dengan "pengurusan" perkara ataupun masih terkait dengan proses persidangan, maupun diberikan karena berhubungan dengan jabatan Rohadi. Serta Keempat, Rohadi didakwa menerima melakukan pencucian uang dari hasil korupsi hingga senilai Rp40.133.694.896.

"Terdakwa Rohadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu-subsider, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga, serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan keempat," kata jaksa saat sidang Senin (28/6).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohadi dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," lanjut jaksa.

Atas hal itu, Rohadi diyakini jaksa melanggar Pasal 11 dan Pasal 12 B ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.