Hadiri Forum APPF di Filipina, BKSAP DPR Serukan Krisis Kesehatan Palestina
Hadir sebagai delegasi Indonesia, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut serukan krisis kesehatan di Palestina.
dpr
Hadir sebagai delegasi Indonesia, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut serukan krisis kesehatan di Palestina.
Hadiri Forum APPF di Filipina, BKSAP DPR Serukan Krisis Kesehatan Palestina
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengikuti Pertemuan Tahunan Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-31 di Manila, Filipina yang berlangsung selama 23-26 November 2023. Hadir sebagai delegasi Indonesia, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut serukan krisis kesehatan di Palestina.
“Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ” tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
Forum ini merupakan rangkaian dari acara pertemuan APPF ke-31 yang membahas kerja sama di wilayah Asia-Pasifik pada beberapa bidang, seperti pendidikan, budaya, dan kesehatan. Puteri pun mengajak negara-negara di Asia Pasifik untuk menyerukan penghentian agresi militer dan membuka akses kesehatan bagi warga Palestina.
“Yang ingin saya tekankan adalah perang dan serangan militer yang merusak layanan kesehatan tentu tidaklah dibenarkan dan harus dihentikan segera,” ucap Puteri.
Lebih lanjut, Puteri mendorong kolaborasi dan kerja sama antar negara-negara di Asia-Pasifik untuk membangun ketahanan pada arsitektur kesehatan regional. Terutama untuk menyiapkan dan mengantisipasi risiko kesehatan yang belum pernah terjadi di masa depan, seperti wabah pandemi COVID-19.
“Kami di Indonesia senantiasa mengalokasikan anggaran kesehatan yang terus meningkat hingga Rp178,7 triliun pada tahun 2023. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Care melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkap Puteri.
Sejak diluncurkan tahun 2014, Puteri menyebut Program JKN telah menjangkau 265 juta peserta atau sekitar 95,71 dari total penduduk Indonesia. Bahkan, 16 provinsi dan 319 kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki Program JKN yang jangkauan pesertanya melebihi 95 persen. Ke depan, Indonesia mengejar target cakupan JKN hingga lebih dari 98 persen sesuai RPJMN 2020-2024.
“Kami mengalokasikan subsidi sebesar Rp46,5 triliun kepada 96,8 juta peserta untuk iuran Program JKN yang dikhususkan untuk masyarakat yang rentan, seperti bayi, difabel, dan lansia,” tutur Puteri.
- FOTO: Makin Sengsara, Warga Palestina di Jalur Gaza Berebut Keran Air hingga Bahan Bakar Minyak di SPBU Sejak Israel Putus Pasokan
- Konflik Kembali Memanas, Begini Penampakan Aksi Bela Palestina dari Penjuru Dunia yang Bikin Haru
- Warga Indonesia di Mekkah Tanya Orang Palestina Kondisi Negaranya, Dijawab 'Itu Bukan Perang Tapi Ibadah'
- Tepis Isu Boikot, McD Indonesia Bakal Beri Donasi untuk Palestina
- Belum Banyak Didatangi, Yuk Intip Eksotisnya Pulau Burung di Subang yang Jadi Hidden Gems
- Dari Pelosok Jogja hingga Tampil di Inggris, Rumah Kerajinan Yu Payem Berhasil Mendunia Bersama BRI
Menutup keterangannya, Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia ini menyampaikan peran UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk memperkuat penanganan kesehatan di Indonesia melalui layanan primer berbasis promotif dan preventif, peningkatan layanan kesehatan rujukan, kemandirian industri kesehatan, hingga integrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
merdeka.com
