Gus Ipul: Sejak 2009-2017, Pemprov sukses merenovasi 108 ribu RTLH

Merdeka.com - Pemprov Jawa Timur masih konsisten dengan program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sejak 2009 hingga 2017, setidaknya sudah ada sekitar 108 ribu rumah direnovasi menjadi layak huni.

Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pihaknya mengajak para penyuluh Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membawa pembangunan ke dalam rumah warga yang kurang mampu.

"Ada dua hal yang harus dipastikan oleh penyuluh PKH, yakni infrastruktur dasar dan layanan dasar. Infrastruktur dasar misalnya bisa dilihat dari rumah yang ditinggali masyarakat," kata Gus Ipul ketika membuka Rakor PKH Jawa Timur tahun 2017 di Sidoarjo, Rabu (23/8) kemarin.

Pemprov Jawa Timur sendiri, lanjutnya, sejak tahun 2009 hingga 2017, telah bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya meluncurkan program pembangunan RTLH di seluruh wilayah. "Setidaknya kami telah sukses merenovasi 108 ribu lebih RTLH menjadi rumah layak huni," aku Gus Ipul.

Renovasi rumah ini, juga dilakukan dengan memperbaiki sanitasi yang ada di lingkungan tersebut serta penyediaan air bersih. "Infrastruktur dasar itu ada tiga, yakni rumah layak huni, sanitasi, dan sarana air bersih. Jika tiga hal ini tidak dipenuhi, maka kesejahteraan yang dicita-citakan sulit tercapai," ucapnya.

Selain infrastruktur dasar, kata Gus Ipul, penyuluh PKH juga harus memperhatikan pelayanan dasar yang diterima oleh masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Di bidang kesehatan, pemerintah sebenarnya sudah memberikan pelayanan dasar melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Namun, hingga saat ini masih belum banyak yang memanfaatkan karena berbagai hal. "Agar pelayanan dasar bisa sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, para penyuluh harus bekerja lebih keras. Harus ada inovasi maupun formula baru agar masyarakat bisa mengetahui dan mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik," ujarnya.

Membangun 'Jatim Adem'

Selain itu, Gus Ipul juga berpesan pada para penyuluh PKH agar membantu menciptakan kondisi Jawa Timur yang 'adem'. "Adem itu, Jawa Timur yang aman, demokrasi yang berkeadilan, ekonomi warganya terus meningkat dan masyarakatnya semakin bahagia."

Gus Ipul menjelaskan, aman artinya angka kriminalitas rendah, jumlah konflik bisa diminimalisasi, keluhan investor kecil dan tidak banyak komplain warga terhadap persoalan keamanan. "Keamanan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Tanpa rasa aman, maka proses pembangunan akan tersendat," ujarnya.

Selanjutnya, demokrasi yang berkeadilan adalah bagaimana masyarakat mengedepankan sistem nilai yang menitikberatkan pada kebaikan bersama. "Demokrasi itu jangan sampai membawa pesan caci maki maupun pecah belah kesatuan, tapi harus membawa hal baik agar bisa semakin maju," kata Gus Ipul.

Kemudian, ekonomi masyarakat yang meningkat adalah ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Dimana ekonomi tidak hanya tumbuh tinggi, tapi juga diikuti dengan distribusi kesejahteraan secara merata.

Jangan sampai perekonomian tumbuh tidak merata dan hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Jika sudah tercipta masyarakat yang aman, demokratis dan ekonomi berkeadilan yang meningkat, secara otomatis akan mewujudkan masyarakat yang bahagia.

"Prinsipnya, pengusaha yang besar dijaga, yang menengah difasilitasi dan yang kecil kita bela, khususnya UMKM. Dibela yang dimaksud adalah dengan memberikan regulasi dan policy yang membangun sehingga sektor UMKM bisa terus eksis," lanjutnya.