Gubernur Jabar berencana polisikan penipu perekrutan CPNS

Merdeka.com - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan gusar dengan para pelaku penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Usai merundingkan dengan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemprov Jabar, pihaknya berencana melaporkannya kepada Kepolisian.

Pelaporan dilakukan sebab nama dan tanda tangan Ahmad Heryawan serta beberapa pejabat eselon I dan II dipalsukan pelaku untuk membuat SK abal-abal. SK itulah yang mengantarkan pelaku hingga kini berhasil menipu lebih dari 400 CPNS.

‎"Ini pencemaran nama baik. Sehingga ini penting untuk mendorong segera dilaporkan ke ranah hukum. Tapi kami akan rundingkan dengan Biro hukum dulu," kata pria yang akrab disapa Aher ini di Bandung, Jumat (13/1).

Dia mengatakan, kasus tersebut harus diusut Kepolisian. Apalagi korbannya bisa mencapai ratusan orang hingga menyebabkan setiap orangnya harus keluar uang sampai ratusan miliar. Sehingga seluruh korban diimbau untuk melapor kepada Kepolisian agar kasus ini bisa segera diproses hukum.

"Kalau para korban tidak melapor susah. Pemprov dirugikan karena ada nama-nama yang dicatut. Ini harus ranah hukum. Ini harus diusut tuntas," ujarnya.

Dia mengungkapkan, selama dia menjabat sebagai gubernur sudah dua kali kasus penipuan penerimaan CPNS. Kasus pertama terjadi pada 2011 dengan jumlah korban mencapai puluhan orang. Pada kasus tersebut nama istri dari Gubernur Jabar, Netty Heryawan turut dicatut.

Kemudian kasus kedua terjadi 2017 ini dengan jumlah korban mencapai ratusan orang. Kondisi ini mebuat Aher prihatin. Harusnya masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran untuk menjadi PNS. Apalagi dengan syarat harus menyetorkan uang.

"CPNS itu pasti terpelajar. Pasti sarjana. kalau sarjana masa tidak konfirmasi. Sekarang gampang banyak salurannya (untuk mencari informasi). Jangan percaya titip-titipan, ikuti jalur resmi saja," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Sumarwan menegaskan, pada tahun ini tidak ada penerimaan CPNS di instansi manapun. Pemerintah pusat masih belum mencabut moratorium penerimaan CPNS sejak 2012 lalu untuk pelamar baru sampai sekarang.

"Untuk yang kategori II juga untuk tahun ini belum ada informasi dari pemerintah pusat. Karena urusan kepegawaian ini urusan pusat," ujarnya.

Menyoal apakah ada keterlibatan orang dalam? Dia menegaskan tidak ada. Menurutnya, para pelaku ini akal-akalan sendiri saja untuk menipu para orang yang ingin menjadi PNS. "Kami yakin tidak ada orang dalam," ucapnya.