GMPG laporkan tiga petinggi Golkar ke Bareskrim atas tuduhan pemalsuan AD/ART

Merdeka.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) melaporkan tiga anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ke Bareskrim Polri. Ketiganya itu berinisial S, N dan I atas dugaan pemalsuan dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar hasil Munaslub Partai Golkar di Bali pada 2016.

Tiga pentolan GMPG yakni Ahmad Doli Kurnia, M Syamsul Rizal serta Aderi Z Sitompul melaporkan dugaan pemalsuan dan penipuan perubahan redaksi anggaran dasar rumah tangga di luar dari mekanisme organisasi Partai Golkar.

"Inisialnya S, N, dan I," kata Inisiator GMPG Partai Golkar, M Syamsul Rizal di Kantor Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).

Laporan GMPG itu telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/1371/XII/Bareskrim Polri tanggal 13 Desember 2017. Ketiga orang pengurus DPP Partai Golkar dituduh melakukan tindak pidana 263 dan 266 KUHP tentang pemalsuan dan penipuan.

Dia mengaku telah menemukan adanya dua AD/ART hasil Munaslub Bali 2016 dan ada kepalsuan. Kedua dokumen ditemukan pihaknya melakukan kajian AD/ART menjelang Munaslub 2017.

"Jadi ada dua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berbeda, yang asli dan yang palsu," ungkapnya.

Rizal menuturkan bahwa dalam AD/ART palsu itu terdapat lebih dari enam pasal yang berbeda dari aslinya. Dua diantaranya terkait jumlah anggota pengurus dan mekanisme penyelesaian kasus yang tidak sesuai dengan hasil Munaslub Bali 2016.

"Yang dipalsukan ini dari hasil kajian kami ini ada kurang lebih sekitar 6 pasal, sedangkan pengembangannya nanti lagi masih banyak lagi. Salah satu contohnya tentang jumlah anggota, anggota pengurus DPP yang seharusnya 100an dirubah menjadi 300 sekian, membludak," tuturnya.

Rizal menuding pelaku pemalsuan dokumen AD/ART adalah anggota DPP Partai Golkar yang juga panita inti Munaslub Bali 2016. Pemalsuan diduga untuk kepentingan politik para petinggi partai berlambang pohon beringin.

"Ini banyak di dalamnya yang dirubah untuk meloloskan kepentingan-kepentingan oknum DPP Partai Golkar yang selama ini telah melakukan kerusakan di tubuh partai golkar. Jadi ini perilaku individu, oleh oknum, petinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar," ucapnya.