Gibran Memaafkan Pemuda asal Tegal yang Menghinanya di Medsos

Merdeka.com - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memaafkan seorang pemuda, Arkham Mukmin yang menghina dirinya melalui komentar di akun Instagram @garudarevolution. Kendati demikian ia berpesan kepada siapapun agar berhati-hati di sosial media.

“Saya dari dulu kan sudah sering dibully, dihina. Semuanya dimaafkan saja. Tapi tolong hati-hati lah kalau di sosial media,” ujar Gibran, Selasa (16/3).

Meskipun sering dibully dan dihina, namun dirinya tidak pernah melaporkan sekalipun ke pihak berwajib. Meski pelakunya ditangkap, namun tidak dikenakan hukuman apapun. Polisi hanya memberikan edukasi kepada pelaku.

Terkait perkataan atau hinaan warganet yang mengatakan dirinya tidak mengetahui tentang sepak bola, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menepisnya.

“Kalau dibilang saya enggak ngerti bola, kan saya sudah bilang berkali-kali, kita itu narik kegiatan Menpora (Piala Menpora) ke Solo itu biar apa untuk pemulihan ekonomi,” jelasnya.

“Kalau dibilang saya enggak ngerti bola, kan saya sudah bilang berkali-kali, tanggal 20 (Maret) kita umumkan ownernya Persis Solo yang baru. Itu lho, itu komitmen saya agar Persis itu tetap eksis kok. Gimana enggak ngerti bola,” kata dia menambahkan.

Gibran mengaku kecintaannya terhadap sepak bola sangat besar. Terbukti dia sangat peduli terhadap perkembangan Persis Solo, dengan mengundang tokoh suporter Pasoepati, Maryati gondrong untuk membicarakan masa depan klub kebanggaan wong Solo itu.

Suami Selvi Ananda itu menegaskan, komitmen pemerintah Kota Solo untuk memajukan olahraga sangat besar. Hal tersebut didukung dengan perbaikan sejumlah stadion dan fasilitas olahraga kainnya. Seperti Stafion Manahan, Sriwedari, Kottabarat, Stadion Mini Mojosongo dan lainnya.

“Ke depannya lebih bijak saja. Sekali lagi, saya tuh nggak pernah sakit hati, baper atau melaporkan. Saya itu nggak pernah lho melaporkan sekalipun. Semuanya dimaafkan yang membully saya, keluarga, bapak, ibu semua dimaafkan,” katanya.

Sebelumnya, AM, asal Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/3). AM dibawa ke Mapolresta Surakarta setelah mengunggah komentar bernada ujaran kebencian di media sosial Instagram @garudarevolution.

Saat itu akun Instagram @garudarevolution memposting terkait keinginan Gibran agar semifinal dan final Piala Menpora digelar di Stadion Manahan Solo. Pemuda yang saat ini menempuh pendidikan di Yogyakarta itu mempertanyakan pengetahun Gibran mengenai sepak bola. Ia juga menyindir jabatan wali kota Gibran yang sekarang disandangnya.

"Tahu apa dia tentang sepak bola, taunya cuma dikasih jabatan saja," tulis AM.

Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya telah berulangkali mengingatkan AM melalui DM (Direct Message) agar menghapus unggahan tersebut. Namun peringatan itu diabaikan, sehingga terpaksa dilakukan penangkapan.

“Tim Virtual Police Polresta Surakarta terpaksa menangkap yang bersangkutan karena tidak ada niatan baik untuk menghapus unggahan komentar setelah diperingatkan melalui direct message (DM),” ujar Ade, Senin (15/3) malam.

Ade menyampaikan, sebelum menangkap pelaku, pihaknya telah mengkonfirmasi muatan narasi tersebut dengan ahli bahasa, ahli pidana dan ahli ITE, agar menghapus postingannya. Ia memastikan pelaku tidak akan diproses hukum.

“Yang bersangkutan telah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi,” katanya.

Pendekatan restorative justice, dikatakan Ade, dikedepankan dalam penanganannya (tidak dilakukan gakkum). Ia berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pengguna medsos lainnya agar bijak dalam bermedsos.

Terkait jabatan Gibran sebagai Wali Kota Solo yang juga dipermasalahkan, mantan Kapolres Karanganyar itu menyampaikan jika Wali Kota dan Wakil Wali Kota dipilih melalui proses yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa, Kepala Daerah (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo) dipilih secara langsung oleh warga yang mempunyai hak pilih melalui mekanisme, tahapan dan proses Pilkada yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Solo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” terangnya.