Ganjar Minta Bupati Kendal Segera Menerapkan PPKM
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Bupati Kendal, Mirna Annisa segera melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Sebab dari 35 Kabupaten kota di Jateng, hanya Kendal yang belum membuat regulasi khusus mengatur PPKM di daerahnya.
"Saya harap Kendal segera menerapkan karena ini bagian dalam menjaga kesehatan masyarakat dan agar Covid-19 bisa segera tertangani. Beberapa daerah seperti Batang, Jepara juga sudah oke," kata Ganjar Pranowo, Senin (18/1).
Dia mengapresiasi sejumlah Bupati Wali Kota yang dengan kesadarannya ikut memberlakukan PPKM. Padahal, beberapa daerah itu di luar yang ditunjuk untuk melakukan pengetatan.
Terkait dampak PPKM selama seminggu ini belum begitu terasa. Namun sampai saat ini masih ada peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Tengah.
"Beberapa kegiatan masyarakat yang sifatnya berkerumun sudah mulai berkurang. Maka ini harus didorong terus, tidak boleh abai protokol kesehatan. Pokoknya, dalam seminggu terakhir ini sampai tanggal 25 Januari, pengetatan harus terus dilakukan," jelasnya.
Pada awal-awal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan sempat terjadi sejumlah gesekan di antara masyarakat dengan aparat. Untuk itu, pihaknya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan aturan kesepakatan agar semua bisa melaksanakan PPKM dengan baik.
"Kalau yang dagang ada kesepakatan bersama, boleh sampai pukul 21.00, tapi take away. Jam 19.00 WIB harus tutup dan tidak boleh ada yang di warung. Solusi-solusi ini kami buat untuk mengakomodir kepentingan bersama," ungkapnya.
Sementara itu, Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo mengatakan, selama PPKM berlangsung, semua daerah terus melakukan pengetatan-pengetatan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat.
"Ada 2.756 total pelanggar yang diberikan tindakan. 1.308 diberikan peringatan, dan sebanyak 688 tempat usaha dilakukan penutupan," kata Prasetyo Ariwibowo.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaGuna memastikan keinginannya itu, Dico mulai mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jateng.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaPPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pun diimbau dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaGanjar membeberkan sampai pagi ini, dirinya sama sekali tidak menerima undangan dari KPU RI.
Baca Selengkapnya