Fakta Menarik: 100 Sekolah di Pulau Lombok Direvitalisasi, APBN 2025 Kucurkan Dana Hingga Rp2 Miliar per Unit!

Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, akan menjadi sasaran utama program revitalisasi sekolah yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Sebanyak 100 sekolah di wilayah ini akan menerima bantuan signifikan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan. Inisiatif ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi ribuan siswa di berbagai jenjang pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengumumkan bahwa dari total sekolah yang direvitalisasi, 40 di antaranya berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Besaran anggaran yang dialokasikan bervariasi, menyesuaikan kondisi fisik bangunan sekolah yang ada.

Setiap sekolah yang mendapatkan bantuan dapat menerima dana mulai dari Rp500 juta hingga Rp2 miliar, tergantung pada tingkat kerusakan dan kebutuhan revitalisasi. Hadrian Irfani menegaskan bahwa program ini merupakan upaya serius untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan kondusif. Tujuannya adalah mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara merata di seluruh Pulau Lombok.

Detail Program Revitalisasi dan Alokasi Dana

Program **revitalisasi sekolah Lombok** ini diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan diperjuangkan oleh anggota DPR RI. Tujuannya adalah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang sudah tidak layak. Selain itu, program ini juga berfokus pada penguatan tata kelola sekolah serta pemberdayaan masyarakat sekitar.

Hadrian Irfani menjelaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar perbaikan fisik bangunan semata, melainkan upaya holistik. "Revitalisasi ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendorong kualitas pendidikan yang lebih merata," kata Hadrian Irfani. Pernyataan ini menegaskan visi jangka panjang dari program tersebut.

Alokasi dana yang bervariasi menunjukkan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap sekolah. Sekolah dengan kondisi fisik yang lebih memprihatinkan akan mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar. Hal ini memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan dapat memberikan dampak maksimal bagi lingkungan belajar siswa.

Fokus pada jenjang TK hingga SMA/SMK menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Dengan perbaikan infrastruktur yang memadai, diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif. Ini akan mendukung pencapaian standar pendidikan nasional yang lebih tinggi di Pulau Lombok.

Peran Pemerintah Daerah dan Prioritas Pendidikan

Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini juga menyoroti kondisi memprihatinkan beberapa sekolah di Lombok Tengah. Ia mengungkapkan bahwa ada bangunan sekolah yang rawan roboh, mengancam keselamatan siswa dan guru. "Banyak sekolah di Lombok Tengah yang kondisinya memprihatinkan. Ada bangunan yang kalau disentuh sedikit saja bisa roboh. Situasi ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah," tegas Hadrian Irfani.

Hadrian Irfani menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Sesuai ketentuan, pemda wajib mengalokasikan belanja sebesar 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan. Anggota dewan ini mengingatkan agar investasi di bidang pendidikan menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah.

Pentingnya investasi pada dunia pendidikan ditekankan oleh Hadrian Irfani. "Jadi, jangan hanya fokus memperbaiki jalan atau irigasi. Investasi utama adalah dunia pendidikan," ujarnya. Pernyataan ini menjadi pengingat bagi pemda untuk tidak mengesampingkan sektor pendidikan demi pembangunan infrastruktur lainnya. Kualitas sumber daya manusia adalah kunci kemajuan daerah.

Dengan adanya program **revitalisasi sekolah Lombok** dari APBN dan dukungan anggaran dari APBD, diharapkan kondisi pendidikan di Pulau Lombok dapat meningkat signifikan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial dalam mewujudkan lingkungan belajar yang layak. Ini juga akan menciptakan generasi penerus yang lebih berkualitas dan siap bersaing.

Sumber: AntaraNews