Fahri: Khilafah HTI di Indonesia cuma khayalan, jadi jangan dilarang
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan niatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk menerapkan konsep khilafah di Indonesia sebagai sebuah khayalan. Menurutnya, pemikiran HTI ini sama dengan pemikiran bahwa Indonesia akan menjadi negara komunis. Sehingga, pemerintah disarankan tidak perlu khawatir dan menghakimi pemikiran ormas HTI.
"Sama dengan orang punya pikiran bahwa suatu hari ada pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara komunis, menurut saya sih menghayal. Tapi itu sebenarnya perbedaan berpikir saja, biarkan saja itu berbeda berpikir," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5).
Meski demikian, kata Fahri, pemerintah tidak boleh melarang pemikiran yang dipegang teguh HTI. Kecuali, HTI melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum seperti kekerasan atau pemaksaan.
"Di Indonesia ini tidak boleh melarang orang mengkhayal. Karena yang tidak boleh itu melanggar hukum, melakukan kekerasan, pemaksaan dan sebagainya. Tapi kalau orang mau mengkhayal ya Indonesia harus menjadi tempat orang mengkhayal enggak apa-apa," tegasnya.
Fahri menilai, langkah pemerintah yang ingin membubarkan HTI karena tidak paham nilai-nilai dalam Pancasila. Secara pribadi, Fahri lebih memilih menghadapi pemikiran HTI dengan adu gagasan.
"HTI itu kita tahu cara berpikirnya, jadi mereka percaya bahwa dunia ini tidak akan selesai masalahnya kalau khilafah tidak terbentuk," ujar Fahri.
Sebab, HTI menganggap masalah di dunia ini selesai jika konsep khilafah ditegakkan. Hal tersebut terjadi di masa lalu saat era Nabi Muhammad berakhir maka lahir lah empat khilafah.
"HTI menganggap kekhilafahan itu dibentuk seperti dulu baru masalah di dunia ini selesai. Ya itu sebagai tesis bisa aja silakan saja berpikir seperti itu, tapi dunia ini kan berjalan dengan realitasnya," tandasnya.
Pandangan HTI dibantah oleh Fahri. Baginya, perbaikan dunia bisa dilakukan dengan cara memperkuat sistem di Indonesia. Jika pondasi sistem dibangun dengan kuat, otomatis Indonesia bisa berkontribusi dalam dunia internasional.
"Kalau Indonesia ini sudah kuat tentu keterlibatannya dalam perbaikan tata dunia tentukan baik. Jadi rutenya buat saya lebih clear begitu, memperbaiki Indonesia, nanti Indonesia berbuat baik di dalam forum internasional sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Khofifah Tegaskan Harlah Muslimat NU Ke-78 Tidak Terkait Politik
Harlah Muslimat NU membawa suasana Pemilu 2024 tidak selalu menegangkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaUlama Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur Bertekad Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud
Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mangkir dari Pemeriksaan Polisi, Hilangnya Jejak Firli Bahuri
Berawal dari pengakuan Kuasa Hukum Fahri Bachmid yang ternyata sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Firli.
Baca SelengkapnyaJelang Harlah, Khofifah Tegaskan Tak Maju Kembali Pimpin Muslimat NU
Khofifah menyebut sudah saatnya ada kader Muslimat NU lainnya yang melanjutkan tampuk kepemimpinan dan menggantikan dirinya.
Baca SelengkapnyaKementerian Agama Umumkan Hasil Seleksi Calon Petugas Haji, 320 Peserta Lolos Tahap Selanjutnya
Sebanyak 320 peserta yang diumumkan lolos seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi.
Baca SelengkapnyaDi Hadapan Muslimat NU, Jokowi Bersyukur Indonesia Tidak Jadi Pasien IMF
Jokowi mengajak masyarakat patut bersyukur karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia
Baca SelengkapnyaFirli Ajukan 3 Profesor Hukum Sebagai Saksi Meringankan di Kasus Pemerasan SYL
Ketiga pakar bidang hukum itu merupakan saksi meringankan Firli saat gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi di Harlah Muslimat NU: Jangan Gara-Gara Pemilu, Sesama Tetangga Tidak Saling Sapa
"Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling sapa tidak boleh," kata Jokowi
Baca Selengkapnya