Fahri Hamzah usul Pansus panggil Jokowi, ini reaksi Istana

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar Pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Presiden Joko Widodo. Alasannya karena ada temuan yang diklaim oleh Pansus bahwa KPK telah melakukan sejumlah penyimpangan.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan sampai saat ini belum ada permintaan resmi agar Presiden Jokowi bersedia datang ke hadapan Pansus.

"Sampai hari ini belum ada informasi itu yang masuk. Sehingga saya tidak bisa menjawab ini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8).

Fahri Hamzah sebelumnya mengusulkan agar Pansus memanggil Presiden guna menindaklanjuti temuan temuan Pansus angket KPK indikasi penyimpangan kinerja KPK. Empat temuan penyimpangan kinerja KPK itu yakni menyangkut tata kelola kelembagaan, sistem penegakan hukum, masalah SDM, dan tata kelola anggaran KPK.

"Pak Jokowi dan JK sebagai pimpinan kabinet harus mulai mengondisikan, apapun temuan DPR ini harus dipandang secara positif dan harus ada follow up secara positif juga dari pihak pemerintah," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Bahkan, Fahri mengusulkan agar Pansus memanggil Presiden Jokowi untuk diminta keterangan soal koordinasi KPK. Sebab, selama ini KPK dinilai bekerja tanpa koordinasi dengan Presiden.

"Saya misalnya mengusulkan agar presiden harusnya ditanya. Bagaimana sebetulnya ada KPK yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden. Saya sendiri seharusnya presiden dihadirkan. Bagaimana tanggapan presiden," ujarnya.

"Apakah memang menurut presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong kemana mana, kita anti korupsi, tapi orang ditangkap ada setiap hari. Apa enggak ganjil di kepala presiden? Terus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa? Wong tiap hari ada korupsi kok," sambungnya.

Padahal, Presiden disumpah oleh rakyat untuk bertanggungjawab terhadap jalannya negara. Namun, Fahri mempertanyakan posisi Presiden saat banyak pihak dituding melakukan korupsi.

Kondisi ini disebut mengancam kredibilitas dan citra negara di mata internasional. Sehingga, Pansus perlu menanyakan gerak langkah Presiden dalam merespons penyimpangan kinerja yang dilakukan KPK.