Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah: KPK pindah ke Korut aja, aparatnya Kim Jong Un itu cocok

Fahri Hamzah: KPK pindah ke Korut aja, aparatnya Kim Jong Un itu cocok Fahri Hamzah dipecat PKS. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah salah dalam melakukan segala tindakan dalam menangani bentuk pemberantasan korupsi. Baginya KPK sudah mengalami penyimpangan fungsi.

"KPK itu sudah salah sebenarnya, dari ujung ke ujung sudah salah dengan segala maaf. Jadi saya menganggap bahwa KPK sudah mengalami kematian fungsi dan eksistensi," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, (14/2).

Menurutnya, KPK bertindak gegabah dan terlihat seperti ceroboh dalam melakukan sepak terjangnya dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut terlihat dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

"Sekarang dia ngejar-ngejar bupati yang lagi Pilkada, itu seperti berburu di kebun binatang. Gak ada gunanya gak ada manfaatnya, dia kan membuat drama tentang seolah-olah ini efek jera bohong itu," tutur Fahri.

Lebih dari itu, Fahri menilai KPK sudah salah dalam mendefinisikan korupsi, dengan melakukan ekstensi makna dari korupsi lalu melakukan ekstensi cara melakukan tindak pidana.

"Ngaco lah caranya membuat drama dan sebagainya. Sudah gak ada, sudah gak laku menurut saya ini sudah jadi beban republik," ucap Fahri.

kim jong un

kim jong un ©AP Photo

Selain itu, dia juga mengingat kasus Setya Novanto yang sudah diintai KPK selama enam tahun. Baginya operasi tersebut tak cocok diterapkan di negara demokrasi.

"Pak Novanto itu saya baca intinya 6 tahun dia di intip bagaimana 6 tahun gak ketangkep. Ya kan kacau mana ada negara 6 tahun diintip, gak ada. Di dunia udah gak ada, mungkin ada cuma Korut aja paling, Kuba berubah, tinggal Korut. Jadi KPK cocoknya pindah ke Korut aja, suruh jadi aparatnya Kim Jong Un itu cocok," pungkasnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap

Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap

KPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Dilaporkan ke MKMK

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Dilaporkan ke MKMK

Palguna mengaku baru memperoleh kabar pelaporan tersebut ketika baru pulang dari Bali.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Pengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket

Jokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket

Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya