Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Hamzah: Award Ramon Magsaysay untuk KPK salah alamat

Fahri Hamzah: Award Ramon Magsaysay untuk KPK salah alamat Fahri Hamzah. ©2013 Merdeka.com/Vany Nestia Jayani

Merdeka.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai penghargaan Ramon Magsaysay yang diperoleh KPK bukan hal yang luar biasa. Bahkan menurut dia, award tersebut salah alamat karena kompetisi berjalan tak seimbang.

Fahri mengatakan, jika merujuk pada Undang-undang, KPK tak bisa disamakan dengan lembaga lain. Karena itu, dia menilai, penghargaan tersebut salah alamat dan tidak fair.

"Apanya yang penting, karena penelitiannya tidak adil," kata Fahri saat dihubungi, Kamis (25/7).

Lebih jauh politisi PKS ini menjelaskan, dibandingkan dengan lembaga lain, KPK adalah lembaga yang istimewa didukung dengan kebijakan berbeda. Misalnya dari sisi anggaran, kata Fahri, penghasilan pegawai KPK lebih tinggi 5 sampai 6 kali lipat dari lembaga lain, termasuk juga biaya operasional yang lebih tinggi 10 kali lipat dari lembaga lain.

Bagi Wasekjen PKS ini, KPK harus tahu diri, fokus pada upaya penuntasan kasus korupsi. Karena dia prihatin jika KPK bekerja hanya untuk membangun popularitas.

"Karena dia lain sendiri, KPK menurut Undang-Undang sifatnya sementara, keunikannya khas yang tidak bisa diberikan pada lembaga lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat penghargaan Ramon Magsaysay karena dianggap berhasil melakukan kampanye melawan korupsi di Indonesia dan penegakan hukum terhadap pejabat yang korup tanpa ragu.

"Organisasi ini terbukti independen dan sukses mengampanyekan gerakan antikorupsi di Indonesia dengan mengombinasikan upaya penegakan hukum terhadap pejabat yang berbuat salah didukung cita-cita reformasi sistem tata kelola dan kampanye edukatif terhadap seluruh warga Indonesia agar waspada, jujur dan aktif," demikian tertulis dalam laman situs Ramon Magsaysay Award, Kamis (25/7).

KPK mewakili Indonesia dalam kategori lembaga pemerintah, sedangkan penerima lain adalah Ernesto Domingo yaitu seorang dokter yang melakukan misi sosial melalui bidang medis di Filipina, Habiba Sarabi yaitu perempuan yang menjadi gubernur pertama di Provinsi Barnyan di Afghanistan.

(mdk/hhw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Gratifikasi Jelang Lebaran Idulfitri 2024
KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Gratifikasi Jelang Lebaran Idulfitri 2024

Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan.

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini
Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini

Mundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Dipanggil KPK, Dua Hakim Agung Minta Penjadwalan Ulang
Dipanggil KPK, Dua Hakim Agung Minta Penjadwalan Ulang

Penyidik KPK memanggil dua hakim agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Putusan MKMK soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Guntur Hamzah Ditetapkan Hari Ini
Putusan MKMK soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Guntur Hamzah Ditetapkan Hari Ini

Guntur Hamzah dilaporkan karena rangkap jabatan yang dinilai melanggar etik

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah Nilai Bersatunya Jokowi dan Prabowo Menyatukan yang Berpecah dan Bertengkar
Fahri Hamzah Nilai Bersatunya Jokowi dan Prabowo Menyatukan yang Berpecah dan Bertengkar

Fahri pun mengajak semua elemen bangsa untuk berkepala dingin dan fokus memilih dengan pertimbangan jauh ke depan.

Baca Selengkapnya
KPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM
KPK Tegaskan Pernyataan Alexander Marwata Tak Bisa Dijadikan Alasan Gugurkan Penetapan Tersangka Eks Wamenkum HAM

Kubu mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej menuding Alexander Marwata menggiring opini dan menyebarkan hoaks terkait penetapan tersangka kasus suap dan gratifikasi.

Baca Selengkapnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya

Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember
Dewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember

Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya