Fadli Zon kritik sikap plin-plan pemerintah soal revisi UU KPK

Merdeka.com - Meski terjadi perbedaan sikap antara fraksi di DPR terkait revisi UU KPK, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, pemerintahlah yang seharusnya memutuskan lanjut atau tidaknya revisi. Apalagi, di antara para pejabat, keluar pernyataan yang berbeda.

"Ya ini kan tinggal waktunya. Dulu bilang ini sudah waktunya tapi pemerintah enggak mau. Yang plin-plan itu juga pemerintah, mau apa enggak," kata Fadli di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).

"Kalau mau putuskan, kalau tidak mau putuskan. Jangan menunggu-nunggu seperti tidak jelas. Pemerintah harus bersikap," sambung dia.

Menurut dia, pembahasan revisi ini pernah diusulkan DPR sebelumnya. Saat itu, kata dia pemerintah meminta untuk menundanya. Bagi Fadli, kejelasan revisi ini tentu dilihat dari sikap pemerintah.

"Ya sebetulnya tergantung pada sikap pemerintah. Karena selama ini juga kalau kita lihat pada tahun lalu ada dua kali bicara begitu pemerintah yang meminta itu tunda. Kemudian DPR pernah beberapa kali pembahasan dan pernah masuk dalam Prolegnas prioritas namun pemerintah akhirnya juga tidak setuju. Karena harus dua belah pihak, DPR dan pemerintah," pungkas dia.