Eksepsi Hakim Itong Ditolak, Sidang Dilanjutkan ke Pembuktian

Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak seluruh eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa yang dilayangkan Hakim Itong Isnaeni. Persidangan dugaan suap yang juga melibatkan seorang pengacara dan panitera pengganti itu pun dilanjutkan ke acara pembuktian.

Putusan sela dibacakan majelis hakim yang dipimpin Tongani di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (12/7). Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan menolak seluruh dalil keberatan yang diajukan hakim Itong melalui kuasa hukumnya.

Hakim juga berpendapat, splitzing (pemisahan perkara) sudah sesuai kaidah hukum acara pidana. Splitzing merupakan wewenang mutlak dari penuntut umum yang telah diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Begitu pun terkait dengan dengan saksi mahkota, menurut hakim hal itu juga sah dilakukan.

"Menolak seluruhnya eksepsi terdakwa dan melanjutkan persidangan ini," tegas Tongani.

Kewenangan Hakim

Menanggapi putusan itu, pengacara hakim Itong Isnaini menyatakan pihaknya menyadari jika hal itu merupakan kewenangan dari majelis hakim. Namun ia menegaskan, mereka hanya ingin meluruskan persidangan tersebut.

"Kami menyadari itu merupakan kewenangan dari majelis hakim, kami hanya ingin hakim meluruskan dari persidangan ini. Karena minimnya alat bukti sehingga diperbolehkan menggunakan saksi mahkota," jelasnya.

Diketahui, sidang perkara tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif, Itong Isnaeni Hidayat digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Surabaya. Atas perkara ini, Itong tidak sendirian, ia didakwa bersama dengan Panitera Pengganti M Hamdan, dan seorang pengacara Hendro Kasiono, dalam berkas terpisah. Total suap yang diterima dalam perkara ini mencapai Rp545 juta.

Hakim Itong dan Panitera Pengganti M Hamdan dijerat dengan pasal berlapis. Keduanya diduga sebagai penerima suap sehingga didakwa dengan dakwaan Kesatu: Pasal 12 huruf c UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua: Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1.

Sementara terdakwa Hendro Kasiono sebagai pemberi suap didakwa dengan dakwaan Kesatu: Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua: Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.