Eks Direktur Teknik Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Pengadaan Pesawat

Merdeka.com - Eks Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia (Persero) tahun 2007-2012 Hadinoto Soedigno didakwa oleh Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin (25/1). Hadinoto Soedigno disebut menerima suap dari tiga perusahaan antara lain Roll-Royce Plc, Airbus S.A.S (saat di sebut Airbus), dan Avions de Transport Régional (ATR) yang mencapai jutaan dolar atau miliaran rupiah.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menerima hadiah atau janji berupa uang yang keseluruhannya sebesar USD2.302.974,08 dan uang sebesar EUR477.540," ucap jaksa Ariawan Agustiartono saat bacakan dakwaan di persidangan.

Dalam dakwaan, JPU menyatakan bila Hadinoto menerima suap dengan beberapa orang lainnya yakni, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan Captain Agus Wahjudo. Suap itu diduga berhubungan terkait pengadaan yakni pesawat Airbus A330 series, pesawat Aribus A320, pesawat ATR 72 Serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG, serta pembelian dan perawatan mesin Rolls-Royce Trent 700 series.

Untuk suap dari Roll-Royce diduga terkait dengan program TCP atau perawatan mesin pesawat RR Trent 700 series. Terdakwa membantu terjadinya kerjasama antara PT Garuda Indonesia dengan Roll-Royce.

Dalam pemberian suap tersebut, diketahui terdakwa secara berkala menerima suap dimulai dari suap yang diterima pada rekening Standart Charterd Bank Singapura sebesar 156.724,08 dolar AS, pada tanggal 7 Mei 2009. Kemudian pada 12 Oktober 2019 terdakwa kembali menerima uang dari Rolls-Royce sebesar 100 ribu dolar AS dan pada 9 Juni 2011 menerima uang 50 ribu dolar AS.

Sementara untuk untuk suap terkait pengadaan pesawat Airbus A330-320 pada tanggal 10 Februari 2012, Hadinoto menerima fee pembelian pesawat Airbus 330 Series dari Airbus melalui Connaught International sebesar EUR477.540,00. Lalu untuk suap terkait pengadaan pesawat Airbus A320, dia menerima uang sebesar 166.000 dolar AS pada 30 Agustus 2012.

Selain itu, Hadinoto juga menerima uang terkait pengadaan pesawat Sub-100 seater Canadian Regional Jet 1.000 Next Generation (CRJ1.000NG) dari Bombardier Aerospace Commercial Aircraft (selanjutnya disebut Bombardier) melalui Hollingworth Management International (HMI) dan Summerville Pasific Inc.

Hadinoto disebut menerima suap karena dipilihnya pesawat Bombardier CRJ1.000NG oleh Garuda Indonesia. Sehingga, dia menerima fee dari Bombardier yang diberikan melalui HMI dan Summervile Pasific Inc dimana Terdakwa menerima uang mencapai total total sebesar 1.530.250 dolar AS. atau setara dengan 1.763.881,03 dolar Singapura.

Terakhir, Hadinoto menerima uang diduga suap senilai 300 ribu dolar AS dari Avions de Transport Régional (ATR) terkait pengadaan 21 pesawat ATR 72 seri 600. Selain itu, dia juga menerima fasilitas dari PT. Mugi Rekso Abadi milik Soetikno Soedarjo selaku pihak penerima manfaat (beneficial owner) dari PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa, Connaught International Pte Ltd, Hollingsworld Management International Ltd Hongkong dan Summerville Pasific Inc yang mana perusahaan-perusahaan tersebut intermediary Airbus SAS, Roll-Royce Plc, Avions de Transport Régional (ATR) serta Bombardier Canada.

"Bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu agar terdakwa bersama-sama dengan Emirsyah Satar dan Capt Agus Wahjudomelakukan intervensi dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia yaitu pengadaan pesawat," ujar Jaksa.

Atas beberapa dugaan suap tersebut, Hadinoto didakwa melanggar Pasal 12 huruf atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tak hanya itu, dia juga didakwa dengan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.