Edhy Prabowo Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp9,68 Miliar dan USD 77.000

Merdeka.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terancam kehilangan harta bendanya karena dalam vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp9,68 miliar dan USD 77 ribu.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut," kata Ketua Hakim Albertus Usada saat bacakam vonis, di PN Jakarta Pusat (15/7).

Bahkan apabila Edhy Prabowo tidak mampu membayar uang pengganti. Albertus menyebut bahwa yang bersangkutan harus menjalani pidana penjara tambahan selama 2 tahun.

"Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi uang maka diganti hukuman dua tahun penjara," lanjutnya.

Berdasarkan proses persidangan yang sudah berjalan, Edhy Prabowo terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Edhy Prabowo melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama," kata Albertus.

Adapun, Edhy Prabowo divonis 5 tahun penjara atas kasus suap izin ekspor benih lobster atau benur. Selain itu, Edhy Prabowo juga dijatuhi sanksi denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan penjara.

Selain Edhy, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Sespri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin berupa membayar uang pengganti sebesar Rp2,3 miliar yang dimana telah ditentukan batas waktu selama satu bulan setelah vonis memiliki kekuatan hukum tetap.

"Apabila terdakwa tidak membayar uang penggati dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," ujar hakim

"Apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 tahun," tambah hakim.

Adapun Amiril sendiri telah divonis majelis hakim dengan hukuman kurungan badan selama empat tahun enam bulan dan denda Rp300 juta subsider enam bulan penjara.

Sebagai informasi, Edhy Prabowo didakwa menerima suap mencapai Rp25,7 milar. Suap ini berkaitan dengan izin ekspor benih lobster atau benur. Suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui Amiril Mukminin, Safri, Ainul Faqih, Andreau Misanta Pribadi, dan Siswadhi Pranoto Loe.

Dalam dakwan, Edhy menerima suap sebesar 77 ribu dolar Amerika Serikat (AS) atau jika dirupiahkan saat ini mencapai Rp1.126.921.950. Penerimaan suap itu melalui stafnya yakni Safri dan Amiril Mukminin dari pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPP), Suharjito.

Kemudian, Edhy juga menerima uang sebesar Rp24.625.587.250. Duit ini diberikan oleh Suharjito dan para eksportir lainnya melalui para stafnya.