e-KTP dianggarkan, Mendagri sebut siap buat e-voting pemilu 2019
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan telah mempersiapkan anggaran untuk pengadaan e-KTP. Anggaran tersebut, kata Tjahjo, bahkan telah siap karena Menteri Keuangan memberikan pengecualian dengan tidak memotong anggaran Kementerian Dalam Negeri.
"Anggaran baru, yang semua (anggaran kementerian/lembaga) dipotong oleh ibu Menteri Keuangan, (anggaran e-KTP) dari kami tidak dipotong," kata Tjahjo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3).
Tjahjo menjelaskan, pembuatan e-KTP ditargetkan tepat waktu dan bisa didistribusikan bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman data. Bahkan, dia menyebut e-KTP tersebut siap digunakan pada Pemilu 2019, apabila DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghendaki sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting pada pemilu nanti.
"Termasuk pilkada 2018 bertahap mau e-voting kuncinya 178.000 sekian, ada tambahan mungkin sampai 3 juta (e-KTP) siap, oke," katanya.
Tjahjo tak menyebutkan berapa anggaran yang disiapkan untuk membuat e-KTP tersebut. Namun jika dibandingkan dengan anggaran e-KTP yang sebelumnya menjadi bahan bancakan korupsi itu, dia menyebutkan kemungkinan tidak berbeda jauh.
Menurut Tjahjo, jika anggaran e-KTP sebelumnya sekitar Rp 4.700 per KTP dan dimarkup menjadi Rp 16.000, maka kali ini dianggarkan di bawah harga Rp 10.000. Jumlah tersebut, kata Tjahjo, mengacu pada kurs dolar selama lima tahun yang terus meningkat, ongkos produksi dan problem pembuatan e-KTP yang dicetak di luar negeri.
Saat ditanya bagaimana kualitas e-KTP dengan e-KTP sebelumnya Tjahjo belum dapat menjaminnya. Dia hanya mengatakan apabila tender e-KTP dijalankan dengan baik maka hasilnya akan baik pula.
"Makanya tendernya kan harus jelas. Yang penting itu lebih baguslah, sehingga jangan sampai ada chipnya yang enggak diakses semua pihak, enggak bisa connect, itu kan semua Perbankan sudah muncul," ujarnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaSengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat
Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya