Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Duit e-KTP mengalir ke kongres Demokrat 2010? Ini kata Jafar Hafsah

Duit e-KTP mengalir ke kongres Demokrat 2010? Ini kata Jafar Hafsah Mohammad Jafar Hafsah diperiksa KPK. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Politikus Partai Demokrat Jafar Hafsah kembali menjalani pemeriksaan di KPK terkait korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Usai diperiksa, Jafar menegaskan, tak tahu menahu soal aliran dana e-KTP ke kongres Demokrat di Bandung tahun 2010 lalu.

"Oh saya tidak ikut di kongres yah," kata Jafar singkat seusai menjalani pemeriksaan saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, Jumat (7/7).

Jafar mengatakan, soal dana kongres yang paham betul ada Muhammad Nazaruddin. Sebab, kata dia, Nazar adalah bendahara umum partai.

"Itu hubungannya dengan Nazarudin sebagai bendahara umum saya," tandasnya.

Dia juga enggan merespon saat disinggung pembelian mobil Land Cruiser miliknya yang diduga kuat uang pembelian mobil itu berasal dari proyek e-KTP melalui Anas Urbaningrum.

Sebelumnya, pada persidangan korupsi proyek e-KTP dengan dua terdakwa Irman dan Sugiharto, Muhammad Nazaruddin menyebut sejumlah nama yang mendapat aliran dana hasil bancakan dari proyek e-KTP yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Seperti Jafar Hafsah yang memperoleh sekitar USD 100.000 dari Anas Urbaningrum, pemberian tersebut digelontorkan sebagai 'uang bantuan' untuk Jafar sebagai Ketua Fraksi Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum yang terpilih sebagai ketua umum Demokrat.

Uang tersebut juga disebutkan Nazar digunakan Jafar untuk membeli mobil Land Cruiser.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Berkas Dugaan Politik Uang Lengkap, Caleg Demokrat Diserahkan ke Kejari Makassar

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu Temukan Dugaan Politik Uang Libatkan Caleg DPR di Jakbar saat Masa Tenang

Bawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.

Baca Selengkapnya
FOTO: Sidang Pelanggaran Kode Etik KPU Terkait Penerimaan Gibran Jadi Cawapres Digelar DKPP, Beginilah Suasananya yang Dihadiri Saksi Ahli

FOTO: Sidang Pelanggaran Kode Etik KPU Terkait Penerimaan Gibran Jadi Cawapres Digelar DKPP, Beginilah Suasananya yang Dihadiri Saksi Ahli

Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca Selengkapnya
DPR Setuju KPK Gelar Forum Pemberantasan Korupsi untuk Capres

DPR Setuju KPK Gelar Forum Pemberantasan Korupsi untuk Capres

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nama acara tersebut Paku Integritas.

Baca Selengkapnya
KPK Ungkap Pencarian Harun Masiku

KPK Ungkap Pencarian Harun Masiku

Kasatgas KPK mengaku belum ada perkembangan terbaru keberadaan DPO politikus PDI Perjuangan itu.

Baca Selengkapnya
LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

LKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya