Merdeka.com - Kehadiran Khofifah Indar Parawansa dalam acara Program Keluarga Harapan (PKH) terus menjadi polemik. DPRD Jawa Timur bakal mempertanyakan program tersebut, karena Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur tidak mengetahui persoalan tersebut.

"Kita (Dewan Jatim) bertanya kepada dinas terkait, dan mereka menjawab tidak tahu. Ini kan aneh," kata anggota Komisi A DPRD Jatim, Muhammad Tamim, Jumat (2/2).

Persoalan ini, kata Gus Tamim, panggilan akrabnya, membuat DPRD Jatim mempertanyakan acara PKH itu. Kalau memang itu acara Dinas Sosial seharusnya mereka mengetahui semua hal mulai dari acara, hingga pada persoalan nama-nama undangan. Apalagi, pihak yang diundang adalah mantan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa.

Gus Tamim menilai, ada sesuatu yang aneh dalam program PKH yang dihadiri mantan Mensos tersebut. Persoalan ini akan segera dicari penyebabnya, jika tidak dilakukan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pemilihan gubernur (Pilgub) ini, masing-masing pasangan calon (Paslon) memiliki pendukung. Jika pendukungnya tidak memiliki kesadaran, maka kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi.

"Nanti DPRD Jatim akan melakukan klarifikasi tentang kebenaran acara tersebut. Saya yakin komisi yang bersangkutan, komisi E akan memanggil dinas terkait untuk melakukan klarifikasi," ujarnya.

Sebenarnya, lanjut dia, komisi A juga memiliki hak untuk memanggil dinas terkait dalam persoalan ini. Namun, ada komisi terkait yang lebih memiliki kewenangan untuk menggali adanya persoalan dalam acara rapat koordinasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 Provinsi Jawa Timur di Villa Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. "Biarlah komisi E nanti yang menangani persoalan ini," ujarnya.