DPRD DIY Minta Pemda Buat Inovasi Baru dalam Penyaluran Bansos
Merdeka.com - DPRD DIY meminta kepada Pemda DIY maupun Pemkab/Pemkot melakukan inovasi dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab menurut Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, penyaluran bansos seperti buah simalakama.
Huda menuturkan pemberian bansos dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan dana desa akan memanjakan masyarakat karena menciptakan ketergantungan dan meningkatkan pola hidup konsumtif
Dalam jangka panjang, kata Huda, pemberian bansos juga tidak mendidik masyarakat untuk menghidupkan perekonomian usai pandemi Covid-19. Terlebih pada sektor pendidikan dan pariwisata yang menjadi ujung tombak perekonomian DIY kolaps.
"Dari anggaran total realokasi dan refocusing APBD DIY sebesar Rp320 miliar. Khusus Bansos hanya dialokasikan Rp200 miliar dan sudah tersalurkan sebesar Rp179 miliar," papar Huda, Sabtu (11/7).
"Untuk membangkitkan ekonomi skala besar perlu dorongan masyarakat. Pemerintah telah melakukan segala upaya. Namun tanpa ada dukungan dari masyarakat, maka semua itu sia-sia," sambung Huda.
Huda pun menyebut dalam penyaluran bansos yang tersisa, Pemda diminta agar kreatif dan inovatif agar bansos mampu menggerakkan perekonomian di masyarakat secara berkelanjutan.
Huda mencontohkan penyaluran bansos bisa digunakan untuk proyek padat karya di bidang ketahanan pangan, seperti pembangunan jalur ke sentra pertanian atau pengadaan tanaman pangan.
Huda menambahkan bahwa nantinya nilai bansos yang diterima warga memang lebih kecil dari nilai proyek. Meskipun demikian Huda meyakini terobosan itu tak akan dianggap sebagai penyelewengan oleh pemerintah.
"Di tengah revisi APBD tahun ini dan penurunan APBD tahun depan dan seterusnya, keterlibatan masyarakat dalam pemulihan ekonomi sangat diperlukan untuk mengatasi pengangguran dan ketimpangan kesejahteraan," papar Huda.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun
Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaHasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi
DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaUsai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor
Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaPeluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika
PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya