DPR serahkan pembangunan gedung baru ke KemenPUPR
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengajak semua pihak untuk mengawasi pembangunan gedung baru yang menjadi bagian dari proyek penataan kawasan parlemen. Pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi yang diawali dengan tahapan perencanaan dan manajemen konstruksi menghabiskan anggaran Rp 601 miliar.
"Mari lah sama sama kita awasi supaya pelaksanaannya transparan akuntabel dan bisa diketahui seluruh orang," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10).
Pembangunan proyek penataan kawasan parlemen akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara urusan administrasi seperti surat menyurat hingga dokumen, pihaknya menyerahkan kepada Kesetjenan DPR.
"Itu tentang PUPR dan tergantung juga dari pelaksanaannya karena pelaksanaan itu DPR tidak melaksanakan. Kalau melaksanakan malah bahaya. Mendingan yang laksanakan PUPR, bisa saja BUMN," tegasnya.
Agus mengaku tidak mengetahui waktu perencanaan oleh konsultan akan dimulai. Sebab segala urusan pembangunan telah diserahkan kepada pemerintah.
"Anggaran kan baru diketok kemarin. Sehingga nanti seluruhnya diserahkan ke KemenPUPR. Dan nanti yang berhubungan dari kesetjenan dan KemenPUPR yang akan melaksanakan tindak lanjut dari besarnya anggaran yang ada," tukasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaPengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaPemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca SelengkapnyaMereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaPersonel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca Selengkapnya