DPR Minta Tak Ada yang Dianaktirikan Soal Anggaran Bimas Kemenag

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus, meminta Kementerian Agama berlaku adil terkait anggaran untuk Bimbingan Agama (Bimas) nonmuslim. Sebab, kerugian dari pandemi Covid-19 berimbas ke tiap sektor dan tak memandang agama.

"Artinya tolong dilihat kesetaraan keadilan bagi kawan kawan kita saudara saudara kita yang beragama nonmuslim, mereka pun juga terkena Covid pak, karena Covid tidak memandang agama, jabatan, tua muda semua bisa terkena Covid," ucapnya saat raker dengan Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, Rabu (23/9).

Politikus PDI Perjuangan itu meminta agar tidak ada yang dianaktirikan di Kementerian Agama. Menurutnya, banyak sekolah yang beragama nonmuslim juga membutuhkan bantuan.

"Jadi tolong betul-betul diperhatikan jangan sampai ada yang dianaktirikan di kementerian ini, karena ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi saya mohon untuk Bimas-Bimas yang lain, karena kita lihat juga di daerah daerah banyak sekolah sekolah minggu pagi itu, banyak juga menjadi klaster baru dan perlu bantuan uluran tangan dan di sini pemerintah harus turun," tuturnya.

Menurutnya, masalah kesetaraan anggaran untuk tiap agama perlu dilakukan. Ihsan berharap, Menteri Agama Fachrul Razi peka terhadap hal ini.

"Tolong dilihat juga dari sisi anggaran nanti, masalah kesetaraan, saya beragama Islam pak, tapi Bismillahirohmanirrohim karena kita di komisi VIII, Komisi VIII ini isinya bukan hanya muslim tapi juga ada dari Kristiani dari Hindu, dan Budha dan inilah bangsa kita Pancasila berbeda-beda tapi tetap satu," ucap dia.

"Saya berharap juga Pak Wamen bisa disampaikan ke menteri agama harus terus peka terhadap masalah masalah seperti ini," tandasnya.