Merdeka.com - Insiden pembakaran gedung DPRD Gowa oleh kelompok massa tergabung dalam Keluarga dan Masyarakat Peduli Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan mendapat sorotan DPR. Ketua DPR Ade Komarudin meminta Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengantisipasi aksi susulan.

"Saya minta benar agar saudara kita, Gubernur Sulsel cepat berkoordinasi dengan aparat Polri," kata Ade di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (26/9).

Dia berharap kisruh perda Lembaga Adat Daerah (LAD) ini segera mendapat penanganan dari jajaran pimpinan daerah setempat. Tujuannya agar masalah tersebut tidak meluas dan cepat diselesaikan.

"Makanya harus dipandu oleh Pak Gubernur dan Kapolda, bisalah selesai segera. Kalau sampai, jangan sampai meluas ke mana-mana. Ini masalah kecil sebenarnya," tegasnya.

Sebelumnya, massa pendukung Raja Gowa tergabung dalam Keluarga dan Masyarakat Peduli Kerajaan Gowa mengamuk di depan gedung DPRD Gowa, Jalan Syech Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (26/9). Mereka menuntut Perda Lembaga Adat Daerah (LAD) dicabut hingga berujung pembakaran Gedung DPRD Gowa.

Aksi dimulai pukul 13.00 WITA. Para legislator dan pegawai akhirnya berhamburan menyelamatkan diri. Awalnya mereka berunjuk depan gedung DPRD Gowa. Tidak lama berselang, puluhan massa merangsek masuk dan langsung membakar gedung.

Pantauan merdeka.com di lokasi, puluhan personel pemadam kebakaran masih sibuk memadamkan api termasuk di ruang paripurna. Terlihat ruang itu kini tinggal puing-puing.

Petugas kepolisian jumlahnya juga minim dibanding pengunjuk rasa. Selanjutnya pengunjuk rasa bergeser ke sisi gedung DPRD yakni ke kantor Bupati Gowa. Massa melakukan penyerangan dengan melempar batu sehingga bentrok dengan satpol PP.

Selanjutnya personel polisi dan TNI berdatangan melerai. Massa kemudian mundur dan melanjutkan aksi orasinya di depan gedung DPRD Gowa dikawal ketat petugas.

Diketahui, aksi-aksi masyarakat adat ini dipicu oleh penetapan Perda Lembaga Adat Daerah (LAD) yang salah satu butirnya melantik Bupati Gowa, Adnan Purictha Ichsan Yasin Limpo sebagai ketua Lembaga Adat yang berfungsi sebagai pemegang peran sombayya atau orang yang disembah. Hal ini menuai protes dari masyarakat adat karena butir Perda tersebut melegitimasi posisi bupati sebagai raja.