DPR Desak Kapolri Tindak Tegas Anggota Aniaya Jurnalis saat Liput Demo UU Cipta Kerja
Merdeka.com - Aksi unjuk rasa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berujung ricuh. Aksi tersebut menyebabkan bentrokan antara aparat dan massa di sejumlah daerah pada Kamis (8/10) kemarin.
Wartawan yang tengah meliput pun ikut menjadi sasaran polisi. Ada sejumlah jurnalis dari berbagai media yang dipukul dan juga ditangkap. Bukan hanya wartawan media massa, wartawan media kampus pun ikut menjadi korban.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni menyesalkan aksi kekerasan aparat kepada jurnalis tersebut. Menurut dia, aksi penganiayaan itu tentu bukan merupakan instruksi Polri.
"Saya yakin tidak mungkin ada instruksi Polri untuk melakukan tindak kekerasan, apalagi kepada wartawan yang jelas-jelas sedang bertugas meliput kejadian. Jadi ini sangat disesalkan," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (9/10).
Oleh karena itu, dia meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menyelidiki dan menindak tegas anak buahnya yang melakukan kekerasan dan penangkapan terhadap wartawan yang sedang meliput unjuk rasa.
"Saya meminta polisi untuk segera mengusut dan mencari tahu siapa saja pihaknya yang melakukan tindakan kekerasan pda wartawan, dan kalau memang ada wartawan yang ditangkap, ya agar segera dibebaskan. Mereka kan hanya menjalankan tugas," ucap Sahroni.
Diberitakan, dua wartawan online nasional, CNNindonesia.com dan Suara.com saat meliput aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Jurnalis Cnnindonesia.com atas nama Thohirin mengaku mengalami kejadian tidak menyenangkan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Saat peliputan, polisi merampas ponsel miliknya dan membantingnya.
Thohirin yang mengenakan identitas pers berikut rompi khusus wartawan pun tidak habis pikir. Kepalanya juga dipukul, meski mengenakan helm pelindung.
"Jangan mentang-mentang wartawan. Kerja yang benar," kata Thohirin menirukan ucapan petugas, Jumat (9/10).
Selain Thohirin, jurnalis Suara.com atas nama Peter Rotti juga mengalami kekerasan dari aparat kepolisian di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, saat dirinya merekam video sejumlah polisi yang mengeroyok seorang peserta aksi di sekitar Halte Transjakarta Bank Indonesia.
Saat itu, dia berdua dengan rekannya yang juga videografer atas nama Adit Rianto S, melakukan live report via akun YouTube.
Polisi yang melihat Peter sedang merekam langsung menghampirinya disusul enam anggota Brimob. Mereka meminta kamera Peter, namun ditolak sambil menjelaskan bahwa dirinya adalah jurnalis yang sedang meliput.
Peter mengatakan, petugas memaksa dan berusaha merampas kameranya. Akhirnya dia menawarkan akan menghapus video aksi kekerasan aparat polisi terhadap seorang peserta aksi saja. Namun, petugas tetap bersikukuh dan merampas kameranya.
"Saya sudah jelaskan kalau saya wartawan, tetapi mereka tetap merampas dan menyeret saya. Tadi saya sempat diseret dan digebukin, tangan dan pelipis saya memar," kata Peter.
Setelah merampas kamera, lanjutnya, memori yang berisikan rekaman peliputan aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar di sekitar Patung Kuda, Jakarta itu diambil.
"Kamera saya akhirnya dikembalikan, tetapi memorinya diambil sama mereka," tutup Peter.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri siap mengawal kondisivitas tahapan pemilu jelang rekapitulasi hasil suara secara nasional.
Baca SelengkapnyaPolisi akan melakukan pengamanan demi menjaga kondusifitas selama aksi unjuk rasa berlangsung.
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengalihan arus mungkin diberlakukan apabila massa semakin membludak.
Baca SelengkapnyaKorban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.
Baca SelengkapnyaNama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaMenanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaAnggota yang bertugas dipastikan menggunakan pendekatan persuasif.
Baca Selengkapnya