Dorongan partai pendukung Jokowi dalam pemberantasan korupsi dinilai wacana
Merdeka.com - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai semangat pemberantasan korupsi era Presiden Jokowi masih lemah. Menurut dia, kelemahan itu ditambah fraksi partai pendukung Jokowi yang hanya menyuarakan pemberantasan korupsi, namun belum ada pembuktian yang mumpuni.
"Tiga tahun menjelang era pemerintahan pak Jokowi, pemberantasan korupsi jadi lemah, fraksi pendukung Jokowi tidak mendukung pemberantasan korupsi. Mereka hanya berbusa-busa menyuarakan pemberantasan korupsi," kata Ray dalam diskusi Indonesian Corruption Watch (ICW) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (30/9).
Ray menambahkan, koalisi partai pendukung pemerintah juga sama sekali tidak mendukung pemberantasan korupsi. Hal itu ditujukan pada pansus angket yang selalu permasalahkan prosedur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Contohnya Pansus Angket yang selalu mengkritik KPK. Angket juga melanggar Undang-undang karena masa kerjanya sudah berakhir," tukasnya.
"Sekarang ini kekuatan KPK ialah Civil Society dan kawan kawan media sekarang, dan presiden, tapi presiden sendiri ingin KPK jangan diperlemah, tapi enggak tahu jangan memperlemahnya itu bagaimana," kata dia.
Selain itu, Ray juga menilai KPK terlalu lama dalam menetapkan ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP dan tergesa-gesa sehingga tidak optimal. KPK pun tidak berani lagi menetapkan Setya Novanto menjadi tersangka karena barang buktinya sama.
"Memang mudah menangkap koruptor, tapi mereka tahu celahnya kok," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
Baca SelengkapnyaTerkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnya